KPK: Kepatuhan LHKPN Capai 95,93%, Masih Ada 15.649 yang belum Setor

South Africa News News

KPK: Kepatuhan LHKPN Capai 95,93%, Masih Ada 15.649 yang belum Setor
South Africa Latest News,South Africa Headlines
  • 📰 mediaindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 35 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 17%
  • Publisher: 92%

KPK: Masih Ada 15.649 Penyelenggara Negara belum Setor LHKPN. KPK juga mencatat berdasarkan data per 31 Maret 2022, terdapat 872 dari total 1.439 instansi di Indonesia atau sekitar 60 persen yang telah 100 persen menyampaikan LHKPN.

KOMISI Pemberantasan Korupsi mencatat 15.649 penyelenggara negara yang belum menyampaikan laporan kekayaannya hingga batas akhir penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara periodik tahun 2021 pada 31 Maret 2022.

Selanjutnya, bidang legislatif 87,05 persen dari total 20.082 wajib lapor dan unsur BUMN/BUMD tercatat 97,95 persen dari total 39.181 wajib lapor."Pada bidang eksekutif di tingkat pemerintah pusat, terdapat 187 pimpinan tertinggi dan wakil pimpinan termasuk pejabat setingkat menteri, wakil menteri dan kepala badan atau lembaga tercatat telah melaporkan LHKPN," kata Ipi.

"Jika hingga batas waktu kelengkapan tidak dipenuhi, KPK akan mengembalikan laporan tersebut dan penyelenggara negara dianggap tidak menyampaikan LHKPN. Laporan kekayaan yang tidak lengkap akan memengaruhi tingkat kepatuhan, baik pada instansinya maupun secara nasional," tuturnya.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

mediaindonesia /  🏆 2. in İD

South Africa Latest News, South Africa Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Banyak Anggota DPRD NTB Belum Lapor Harta ke KPKBanyak Anggota DPRD NTB Belum Lapor Harta ke KPKTingkat kepatuhan sejumlah wakil rakyat di DPRD NTB masih rendah dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Read more »

KPK tetapkan Rahmat Effendi sebagai tersangka pencucian uangKPK tetapkan Rahmat Effendi sebagai tersangka pencucian uangKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi (RE) sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang ...
Read more »

Sultan Pontianak Tak Pernah Terima Surat Panggilan KPKSultan Pontianak Tak Pernah Terima Surat Panggilan KPKSultan Pontianak Tak Pernah Terima Surat Panggilan KPK
Read more »

KPK Duga Walkota Bekasi Rahmat Effendi Palak ASN untuk Investasi | Kabar24 - Bisnis.comKPK Duga Walkota Bekasi Rahmat Effendi Palak ASN untuk Investasi | Kabar24 - Bisnis.comAda dugaan aliran duit korupsi Rahmat Effendi digunakan untuk investasi.
Read more »

Sultan Pontianak Bantah Dipanggil KPK sebagai SaksiSultan Pontianak Bantah Dipanggil KPK sebagai SaksiSultan Pontianak IX membantah kabar bahwa dia telah dipanggil oleh KPK RI sebagai saksi dalam kasus dugaan kasus korupsi Bupati Penajam Paser Utara.
Read more »

Sultan Pontianak Bantah Dipanggil KPK Sebagai SaksiSultan Pontianak Bantah Dipanggil KPK Sebagai SaksiSultan Pontianak IX membantah telah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Bupati Penajam Paser Utara
Read more »



Render Time: 2025-04-05 17:52:13