KPK Ingatkan Sanksi Pidana untuk Kepala Daerah yang Minta-minta Sumbangan TempoNasional
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan kepala daerah dan penyelenggara negara lainnya untuk tidak minta sumbangan untuk kepentingan pribadi. Perbuatan itu masuk kategori gratifikasi yang dilarang.
Ipi mengatakan permintaan sumbangan oleh penyelenggara negara atas nama pribadi atau institusi, secara tertulis atau lisan bisa berimplikasi pada tindak pidana korupsi. Perbuatan tersebut, kata dia, dilarang karena dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan serta memiliki resiko pidana.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
214 Koruptor Dapat Remisi, KPK Ingatkan Ada Syarat yang Harus DipenuhiKPK mengakui narapidana punya hak mendapat remisi, tapi ada syarat yang harus dipenuhi untuk memberikan remisi kepada koruptor.
Read more »
KPK Berencana Buat Testimoni Napi Korupsi untuk Penyelenggara Negara dan MasyarakatKPK berencana agar para narapidana korupsi dapat memberikan testimoni dan pembelajaran bagi para penyelenggara negara dan masyarakat mengenai dampak korupsi. Komisi...
Read more »
214 Koruptor Termasuk Djoko Tjandra dan Eni Maulani Saragih Dapat Remisi, Apa Kata KPKKPK menanggapi adanya 214 orang terpidana kasus korupsi yang mendapatkan remisi umum pada 17 Agustus 2021 lalu.
Read more »
Anggota DPRD Jakarta Pertanyakan Ada Alat Berat Nganggur di Dekat KPK dan KemangKetua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mempertanyakan adanya alat berat yang tidak digunakan di sejumlah tempat.
Read more »
Dewas Diminta Awasi Tindak Lanjut Rekomendasi TWK oleh Pimpinan KPKPerwakilan 57 pegawai non-aktif Komisi Pemberantasan Korupsi melaporkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku kepada Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Polhuk AdadiKompas YogiWistyo nikolausharbowo
Read more »
Ratusan Koruptor Dapat Remisi, Begini Respons KPKKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat suara terkait 214 koruptor yang diberikan remisi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). KPK mengingatkan penanganan koruptor merupakan tanggung jawab bersama. KPK
Read more »