KPK Dorong Perkuat Sistem di Lembaga Peradilan, Cegah Terjadinya Korupsi

South Africa News News

KPK Dorong Perkuat Sistem di Lembaga Peradilan, Cegah Terjadinya Korupsi
South Africa Latest News,South Africa Headlines
  • 📰 liputan6dotcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 79 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 35%
  • Publisher: 83%

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, untuk mengatasi persoalan tersebut tim Stranas PK mendorong penguatan sistem penanganan perkara pidana terpadu antara penegak hukum dengan aksi Penguatan Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana yang Terintegrasi (SPPTI).

Liputan6.com, Jakarta Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi memandang kinerja penanganan perkara di Indonesia masih belum optimal dan transparan sehingga dapat menjadi celah terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini terbukti dari banyaknya oknum lembaga peradilan yang terjerat tindak pidana korupsi yang saat ini kasusnya ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi .

“Jika sistem ini sudah terbangun maka setiap Aparat Penegak Hukum dan masyarakat bisa saling memonitor, mengontrol, dan mengawasi perkara yang sedang ditangani,” ujar Alex dalam kegiatan Penandatanganan Komitmen Fokus 3 Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di Kementerian PAN-RB, Jakarta, Jumat .

Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto menyambut baik penguatan sistem SPPTI bagi para APH. Menurutnya, prioritas MA saat ini tidak hanya memberikan putusan yang adil, konsisten, dan berkualitas namun juga harus menjunjung transparansi serta akuntablitas. Adapun upaya pencegahan CoI di MA adalah dengan menyusun petunjuk teknis untuk penegakan disiplin atas pelanggaran, pembangunan database sebagai platform implementasi mandatory disclosure. Rencananya, penyusunan poin ini akan didiskusikan langsung dengan tim Sekretariat Stranas PK.

2 dari 2 halamanMA Sudah Melakukan Revitalisasi Sistem Penerimaan PengaduanSelain itu, MA juga akan melakukan revitalisasi sistem penerimaan pengaduan MA untuk memperluas akses dan memotivasi pelapor terutama kalangan internal menyampaikan dugaan pelanggaran aparatur, termasuk potensi konflik kepentingan. Sementara itu, hasil analisis LHKPN juga akan menjadi parameter dalam proses mutasi dan promosi jabatan.

Hal ini sejalan dengan prinsip Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik seperti tertuang pada Perpres No. 95 Tahun 2018. Dengan SPBE, maka akan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik, menaikkan indeks persepsi korupsi, tingkat kemudahan berusaha dan rule of law index.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

liputan6dotcom /  🏆 4. in İD

South Africa Latest News, South Africa Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Perkuat Sistem Keandalan Kelistrikan, Elsewedy dan PLN Bangun Gardu Induk di GICCPerkuat Sistem Keandalan Kelistrikan, Elsewedy dan PLN Bangun Gardu Induk di GICCElsewedy dan PLN membangun gardu induk di GICC guna memperkuat sistem keandalan kelistrikan di kawasan tersebut.
Read more »

Cegah Korupsi, MenPAN dan RB Perkuat Sistem Pemerintah Berbasis ElektronikCegah Korupsi, MenPAN dan RB Perkuat Sistem Pemerintah Berbasis ElektronikDalam rangka mencegah tindak pidana korupsi di kementerian/lembaga (K/L), menPAN RB Abdullah Azwar Anas memperkuat sistem pemerintah berbasis elektronik.
Read more »

Di MUNAS GAPKI, Kementan Dorong Semua Pihak Perkuat Kemitraan Demi Perkelapasawitan IndonesiaDi MUNAS GAPKI, Kementan Dorong Semua Pihak Perkuat Kemitraan Demi Perkelapasawitan IndonesiaPemerintah terus berupaya menemukan dan mengimplementasikan solusi yang tepat guna dalam mengatasi tantangan perkelapasawitan Indonesia.
Read more »

Dukung Sistem Pemerintahan Transparan, Mendagri Dorong Penerapan SIPDDukung Sistem Pemerintahan Transparan, Mendagri Dorong Penerapan SIPDTito mengakui SIPD masih memiliki kelemahan. Salah satunya teknologi yang belum memadai, karena masih ada pemerintah daerah yang mengeluh soal jaringat internet
Read more »

Kemendag Dorong Pelaku Ekonomi Kreatif di Malang Perkuat Produk DigitalKemendag Dorong Pelaku Ekonomi Kreatif di Malang Perkuat Produk DigitalKemendag RI mendorong para pelaku ekonomi kreatif (ekraf) di Kota Malang untuk mengeksplorasi pertumbuhan produk-produk digital.
Read more »

Buntut Kasus Rafael Alun, KPK Akan Revisis Sistem LHKPNBuntut Kasus Rafael Alun, KPK Akan Revisis Sistem LHKPNSistem Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) akan direvisi setelah terungkapnya kekayaan-kekayaan tidak wajar pejabat negara.
Read more »



Render Time: 2025-02-26 16:24:42