Diakui KPK terdapat ketidakakuratan dalam LHKPN. Deputi pencegahan KPK_RI tegaskan LHKPN dengan nilai besar bukanlah dosa. kpk
Ini semua dengan sistem elektronik, jadi bisa dicek dengan cepat
Menurut Pahala, KPK memiliki sistem elektronik yang menghubungkan KPK dengan perbankan, asuransi, bursa hingga Otoritas Jasa Keuangan, sehingga ketika KPK memasukkan satu nama maka akan muncul kepemilikan rekening, asuransi, bursa dari orang tersebut beserta keluarganya. "Dari 95 persen ini, selain tidak akurat melaporkan, juga melaporkan penghasilan yang agak aneh dibanding transaksi banknya, jadi 15 persen dari 95 persen menunjukkan profil yang tidak fit dengan data keuangan," kata Pahala."Yang tidak lengkap itu adalah bila nilainya tidak benar atau lampiran tidak lengkap atau surat kuasa anak, istri dan yang bersangkutan tidak ada, maka kami tidak diterima.
Selanjutnya rata-rata kekayaan wajib lapor dari BUMN adalah Rp3,687 miliar, dengan kekayaan tertinggi Rp2 triliun dan terendah minus Rp280,861 miliar Pahala juga menyebut keanehan pelaporan harta penyelenggara negara yang menyebut hartanya minus Rp1,759 triliun.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ketua KPK Ungkap 239 Anggota DPR RI Belum Lapor LHKPNKetua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri menyebut sebanyak 239 anggota DPR RI tercatat belum menjalankan kewajibannya melaporkan harta kekayaan. Ketua...
Read more »
Erick Thohir Buka-bukaan soal LHKPN Pegawai BUMN di Depan Ketua KPK : Okezone EconomyTransformasi BUMN melalui penguatan lima prioritas utama Kementerian BUMNnbspnbsp - hot issue - okezone economy
Read more »
DPR Beralasan Pandemi Sebabkan Minimnya Kepatuhan LHKPN |Republika OnlineBaru 330 anggota DPR yang lapor LHKPN dari jumlah anggota sebanyak 569 wakil rakyat.
Read more »
Bamsoet: LHKPN Bentuk Komitmen Terwujudnya Negara yang BersihKetua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan seluruh pimpinan MPR sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). MPRRI
Read more »