“Rencana kebijakan konversi yang mencla-mencle dan seumur jagung ini mengindikasikan tidak adanya perencanaan yang terstruktur dan sistematis,' kata pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah.
Warga memasak menggunakan kompor listrik induksi di Kampung Mojo, Semanggi, Solo, Jawa Tengah, Selasa .
Menurutnya, ke depan, pemerintah harus menghindari pola pengambilan kebijakan konversi itu yang bersifat elitis, dari atas ke bawah yang tanpa mendengar apa kebutuhan masyarakat. “Rencana ini begitu cepat, dari sosialisasi, bagi-bagi kompor listrik, lalu menunjuk perusahan untuk menyediakan kompor listrik. Saya curiga ini terkait beban. Harusnya negosiasi ulang dengan IPP, bukan masyarakat yang jadi menanggung,” katanya.
Selain itu, rencana konversi ini juga dipengaruhi oleh besarnya subsidi terhadap LPG yang mencapai Rp70 triliun per tahun. Trubus menambahkan, kompor listrik juga menciptakan masalah bagi para pedagang keliling yang mengantungkan sumber energi dari gas LPG tiga kilogram.