Rapat konsinyering Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, dan penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP menjajaki kemungkinan mempersingkat masa ...
Jakarta - Rapat konsinyering Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, dan penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP menjajaki kemungkinan mempersingkat masa kampanye dari usulan awal 120 hari menjadi 75 hari.
"Yang kami harapkan regulasi dari pemerintah berupa keppres dan sebagainya untuk memuluskan hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan logistik," kata Guspardi Gaus. Jika dua syarat itu dapat dipenuhi oleh lembaga-lembaga terkait, ia yakin masa kampanye Pemilu 2024 dapat dipersingkat jadi 75 hari.Ia menyampaikan KPU saat rapat konsinyering mengusulkan masa kampanye 90 hari, sementara seluruh fraksi partai politik di Komisi II DPR RI meminta durasi lebih pendek yaitu 75 hari dengan dua syarat., efisien, transparan, dan akuntabel," ujar kata Rifqi.
Pembahasan mengenai masa kampanye merupakan satu dari lima isu yang dibahas dalam rapat konsinyering antara Komisi II DPR RI, Kemendagri, dan penyelenggara pemilu.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Meningkat, 17,09 % Rapat Komisi DPR Digelar TertutupMeningkat, 17,09 % Rapat Komisi DPR Digelar Tertutup. Komisi DPR telah melakukan 27 kali atau 17,09 persen dari 158 kali rapat yang digelar secara tertutup.
Read more »
Sidang UU IKN di MK, Ekonom Indef Ungkap Kejanggalan Saat Rapat di DPRJika dikurangi masa reses DPR terhitung 16 Desember sampai dengan 10 Januari 2022, praktis RUU Ibu Kota Negara hanya dibahas 17 hari saja di parlemen.
Read more »
Ketua DPR minta komisi di DPR pantau harga pangan usai Lebaran 2022Ketua DPR RI Puan Maharani meminta seluruh komisi terkait di DPR terus memantau dan mengawasi harga komoditas pangan usai Lebaran 2022.\r\n \r\n\r\n"Nanti ...
Read more »
Ketua DPR Minta Pemilihan Penjabat Daerah Transparan dan Libatkan Partisipasi PublikPuan juga mendorong proses seleksi melibatkan partisipasi publik.
Read more »
Said Abdullah Desak Batalkan Anggaran Gorden Rumah Dinas DPR Bernilai Rp 43,5 MSaid Abdullah mendesak wakil rakyat untuk membatalkan proyek gorden rumah dinas DPR RI bernilai Rp 43,5 miliar. DPR
Read more »
Ketua Banggar DPR: Tender Gorden Sesuai Prosedur, Namun sudah Jadi KontroversiKETUA Badan Anggaran DPR RI dari FPDIP Said Abdullah mendesak DPR RI untuk membatalkan proyek gorden rumah dinas DPR RI senilai Rp43,5 miliar tersebut. Menurutnya, pembatalan itu karena sudah terjadi pro kontra di masyarakat. Sumber:
Read more »