Tiga fraksi di DPRD Solo mengungkapkan sejumlah alasan mendasar mereka menolak Raperda tentang Pengelolaan Jasa TKPK yang diusulkan FPDIP.
Dalam pandangan umum mereka yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Solo, Selasa , tiga fraksi itu telah memaparkan sejumlah catatan yang mendasari sikap penolakan atas Raperda itu.Seperti dari FPKS yang mempertanyakan urgensi Raperda Pengelolaan Jasa TKDPK. FPKS juga melihat ada prosedur yang belum dilalui dengan sempurna dalam usulan Raperda Pengelolaan Jasa TKDPK tersebut.
Setelah klarifikasi belum ada lagi kajian oleh Bapemperda DPRD Solo. FPKS juga menanyakan dasar hukum Raperda Pengelolaan Jasa TKDPK. Sebab bila mengacu Peraturan Presiden Nomor 12/2021 sudah ada Perda Solo Nomor 7/2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan aturan turunannya yaitu Perwali Solo Nomor 46/2020.FPKS menanyakan apakah Raperda Pengelolaan Jasa TKDPK tidak tumpang tindih dengan Perda Solo Nomor 7/2010.
“Sesuai saran dari Pemprov Jateng sebaiknya dikonsultasikan terlebih dulu ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sehingga tidak perlu dibuat Perdanya dulu,” ungkap juru bicara FPKS, Didik Hermawan.Sikap yang sama disampaikan Fraksi Golkar-PSI melalui juru bicaranya, Antonius Yogo Prabowo. Mereka menyebut alasan yang disampaikan pengusul bahwa Raperda Pengelolaan Jasa TKDPK diusulkan karena adanya kekosongan hukum sangat mengada-ada dan menyesatkan.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Rapat dengan Gibran, Fraksi PDIP DPRD Solo Jelaskan Urgensi Raperda TKPKFraksi PDIP DPRD Solo menjelaskan urgensinya raperda tentang TKPK dalam rapat paripurna bersama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di DPRD, Rabu (16/11/2022).
Read more »
Wah! Ternyata Ada Peran Rudy di Balik Raperda Inisiatif DPRD Solo tentang TKPKAda peran mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo dalam perjuangan Fraksi PDIP DPRD Solo untuk menggolkan raperda inisiatif tentang tenaga kerja dengan perjanjian kontrak atau TKPK.
Read more »
Optimalkan Pengelolaan Zakat, Baznas Gandeng Institusi Akuntan Publik Indonesia |Republika OnlineKolaborasi Baznas dengan IAPI diharapkan memiliki simbiosis mutualisme
Read more »
Ini 3 Langkah Pengelolaan Keuangan Utama Jelang Potensi Resesi 2023Resesi ekonomi selalu ditandai dengan terjadinya penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara, kondisi ini berpotensi mengakibatkan kebangkrutan ekonomi.
Read more »
Mitigasi Risiko Pengelolaan Dana Haji, BPKH Gandeng Jamdatun RI | merdeka.comJaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Feri Wibisono menyampaikan pihaknya terus memberikan pengawasan terhadap BPKH. Terutama dalam kegiatan berkaitan dengan investasi pengelolaan keuangan.
Read more »
DPR Beberkan 7 Persoalan Perguruan Tinggi di IndonesiaDede Yusuf mengungkap setidaknya ada tujuh permasalahan pengelolaan kampus atau perguruan tinggi di Indonesia.
Read more »