Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Santoso, meminta Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) mengikuti proses hukum yang ditempuh di tingkat banding Pengadilan Tinggi.
Ia juga meminta Komisi Yudisial mengawasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dianggap membuat putusan nyeleneh.
“Jangan ada patgulipat dalam proses hukum banding ini. Putusan sebelumnya kan dia ikut dan sekarang harus ikut banding. Silahkan saja kalau mau ke PTUN semua warga negara boleh saja mengajukan tapi apakah itu memenuhi syarat atau tidak,” ucapnya, kepada Media Indonesia, Minggu .Santoso juga meminta pengadilan untuk bisa objektif memutuskan terkait penundaan pemilu yang diputuskan PeN jakpus.
“Itu sudah membuat putusan yang nyeleneh. Nah di proses banding ini jangan sampai ada putusan yang nyeleneh lagi KY harus mengawasi agar lebih transparan,” imbuhnya.Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum telah resmi mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 757/Pdt.G/2022/PN.JKT.PST yang mengabulkan seluruh gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur atas KPU. Dalam proses banding tersebut dia berharap Komisi Yudisial mengawasi jalannya proses hukum tersebut.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Selain Apresiasi Kinerja Kejagung, Komisi III DPR Beri Catatan KhususSudirta juga memberi apresiasi atas inisiatif Kejaksaan dalam mendorong penerapan Keadilan Restoratif dengan membentuk peraturan dan rumah keadilan restoratif.
Read more »
Anggota Komisi IX DPR Minta Kapolri dan Jajaran Proaktif Hentikan Tawuran PelajarAnggota Komisi IX DPR Nur Nadlifah mendesak pihak kepolisian bersikap pro-aktif mencegah dan menghentikan aktivitas tawuran pelajar di seluruh wilayah Indo...
Read more »
21 Bus Transjakarta Tersisa Pelek dan Kursi, Anggota Komisi C DPRD: Itu Rongsokan!21 unit bus Transjakarta dari 417 bus yang akan dilelang dianggap barang rongsokan karena hanya menyisakan pelek ban dan kursi.
Read more »
Ramai Transaksi Janggal Rp 300 Triliun di Kemenkeu, Anggota Komisi XI: Harus Jadi AlarmAnggota Komisi XI DPR, Puteri Komarudin menanggapi soal ramainya temuan transaksi janggal Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan.
Read more »
PP 12 Tahun 2023 Banyak Masalah, Anggota DPR: Pemerintah sudah Hopeless karena IKN Tidak LakuAnggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengingatkan pemerintah potensi masalah dari PP tentang perizinan berusaha di IKN Nusantara.
Read more »
Anggota DPR: Kemenkeu Harus Tuntaskan Reformasi Perpajakan |Republika OnlineAnggota DPR tolak gerakan boikot bayar pajak.
Read more »