Jika terpaksa tidak menerima dana BOS, bisa dipastikan akan banyak PAUD yang gulung tikar dan mengganggu proses pendidikan di daerah 3 T.
Liputan6.com, Jakarta - Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi kembali menuai polemik. Belum reda silang pendapat mengenai pembubaran Badan Standar Nasional Pendidikan , kini Peraturan Mendikbud 6/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler ditolak Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan.
Dia menilai alokasi dana BOS bagi penyelenggara PAUD merupakan sumber keuangan yang substansial. Menurutnya banyak PAUD yang dikelola masyarakat mengantungkan sebagian besar biaya operasional mereka ke dana BOS. “Dengan situasi ini, jika syarat penerima BOS dipatok harus punya siswa minimal 60, pasti sebagian besar dari mereka tidak bisa menerima alokasi dana BOS,” katanya.
2 dari 2 halamanAkses Pendidikan Negeri Sangat TerbatasPolitikus PKB ini mengungkapkan fakta jika penyelenggaraan pendidikan di Indonesia tidak bisa dipegang sendiri oleh pemerintah. Ada ketidakseimbangan antara jumlah peserta didik dengan fasilitas pendidikan yang dimiliki oleh pemerintah. Maka sudah wajar jika penyelenggaraan pendidikan di tanah air butuh peran serta masyarakat baik secara berkelompok maupun individual.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Anggota Komisi I DPR RI Sebut Jenderal Andika Dicalonkan Jadi Panglima TNIAnggota Komisi I DPR Effendi Simbolon mengatakan bahwa Jenderal Andika Perkasa dipilih menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Anggota Komisi...
Read more »
Pemkot Tangsel Tunda Pembelajaran Tatap Muka Jenjang PAUD hingga SDPemkot Tangsel melalui Dinas Pendidikan (dindik) Tangsel memutuskan untuk menunda pembelajaran tatap muka (PTM) jenjang PAUD hingga SD.
Read more »
Anggota Komisi I DPR: Semua Kepala Staf Layak Dicalonkan Jadi Panglima TNIAnggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dave Laksono menegaskan para Kepala Staf TNI memiliki peluang sama ditunjuk sebagai calon Panglima TNI. Anggota...
Read more »
Puji CMS Kejagung, Komisi III DPR: Berinovasi dengan Prinsip TransparansiWakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni memuji Kejagung yang resmi meluncurkan dua aplikasi CMS Publik dan Dashboard CMS pada Kamis (2.9) kemarin. Wakil Ketua...
Read more »
Wakil Ketua Komisi III DPR Minta Pelaku Pelecehan Seksual di KPI Dipecat dan Dihukum TegasDugaan pelecehan seksual yang dialami pegawai KPI Pusat berinisial MS oleh beberapa rekan kerjanya cukup menggemparkan. DPR minta pelaku dihukum berat. Wakil Ketua...
Read more »
Komisi VIII DPR Minta Kemenag Ambil Alih Peningkatan Kualitas Guru AgamaKementerian Agama juga diminta agar meningkatkan anggaran untuk kualitas prasarana madrasah dan pencapaian program kemandirian pesantren hingga 2024.
Read more »