Komisi X DPR menyampaikan apresiasi atas sejumlah capaian yang diraih Perpusnas pada tahun 2020. Salah satunya, kembali meraih opini WTP dari BPK.
"Opini BPK tahun anggaran 2020 dengan opini wajar tanpa pengecualian selama lima tahun berturut-turut dari tahun 2016 sampai 2020,” ujar Syaiful Huda dalam rapat dengar pendapat Komisi X DPR dengan Perpusnas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis .Tahun lalu, capaian realisasi Perpusnas mencatat hasil yang mengesankan, meski mengalami pemotongan anggaran dari pagu awal sebesar 30,9%. Perpusnas berhasil mencapai realisasi anggaran 96,62% atau melampaui rata-rata kinerja nasional sebesar 95%.
Pada kesempatan tersebut, Komisi X DPR menyetujui pagu anggaran Perpusnas dalam rancangan APBN tahun 2022 sebesar Rp667,521 miliar yang tercantum dalam nota keuangan. Selanjutnya, Komisi X akan menyampaikan hasil RDP kepada Badan Anggaran DPR.stakeholder dengan paradigma baru literasi dan numerasi dengan mempertimbangkan perpustakaan digital dan perpustakaan keliling, khususnya pada masa pandemi.
"Komisi X DPR juga mendorong Perpusnas untuk memaksimalkan isu terkini di bidang perpustakaan, antara lain isu perpustakaan sebagaie ekosistem literasi yang mengagregasi penerbitan, penulisan, media massa, distribusi, publikasi, dan pembaca,” tandas Syaiful Huda.Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menegaskan, literasi bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis.
"Karena akhir dari percaturan global hanya satu, negara yang menjadi produsen, itulah pemenang. Dan siapa yang negara yang bergantung menjadi konsumen, akan kalah. Dan ini sudah mulai kelihatan, bagaimana negara kuat di Asia seperti Tiongkok meluncurkan kereta api tercepat di dunia pada Juli. Dan ini semua karena literasi,” kata Syarif Bando.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Vaksin Datang, Komisi IX DPR Minta Kepala Daerah Bergerak Cepat DistribusiKomisi IX DPR RI yang membidangi urusan kesehatan ini meminta semua kepala daerah yang dinilai harus bergerak cepat dalam mendistribusikan vaksin.
Read more »
Komisi D Ingin Semua Siswa Usia 12- 17 Tahun Harus Divaksin |Republika OnlineGuna memberikan perlindungan kepada siswa jenjang SD dan SMP di Kabupaten Semarang.
Read more »
Anggota DPR Minta Vaksin Jadi Syarat Sekolah Tatap MukaKemendikbud-Ristek mulai merencanakan pembukaan belajar tatap muka di sekolah. Berikut beberapa masukan dari anggota komisi X DPR.
Read more »