Komisi X DPR Akan Minta Penjelasan Resmi Terkait Tim Bayangan Nadiem Itjen_Kemdikbud pusdatin_dikbud Kemdikbud_RI
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan, frasa atau terminologi"shadow organization" atau tim bayangan yang dijelaskan Nadiem ketika menghadiri United Nations Transforming Education Summit sangat berlebihan dan merendahkan SDM yang ada di Kemendikbudristek."Sehingga perlu ada penjelasan resmi ke Komisi X, terkait peran, fungsi, dan anggarannya dalam SOTK Kemendikbudristek," kata Fikri ketika dihubungi, Sabtu .
Fikri menuturkan, internal Kemendikbudristek melalui Inspektorat Jenderal perlu mengaudit sejauhmana sistem kerja dan bagaimana peran tim bayangan Nadiem itu. Menurutnya, Komisi X sejatinya dalam posisi mendukung dalam konteks akselerasi transformasi teknologi dalam dunia pendidikan. Hanya saja, tekannya, perlu ada roadmap yang jelas terlebih dulu.Bahkan, lanjutnya, Komisi X sudah lama merekomendasikan Kemendikbudristek untuk membuat peta jalan pendidikan yang sampai saat ini tidak kunjung diselesaikan.
Jika Nadiem pecaya diri dengan apa yang dipaparkan di forum internasional itu, dia menyarankan Nadiem untuk mulai membuka diri untuk berkomunikasi langsung dengan berbagai elemen pemangku kepentingan pendidikan di dalam negeri.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi VIII DPR Sepakat Perjuangkan Aspirasi Madrasah dan PesantrenHNW meminta agar Pesantren menjadi Direktorat Jenderal, serta proporsionalitas anggaran bagi madrasah swasta, evaluasi sistem pengangkatan guru madrasah, sosialisasi UU Pesantren, dan realisasi Dana Abadi Pesantren.
Read more »
Komisi X DPR apresiasi Kemenpora karena prestasi olahraga meningkatSejumlah Anggota Komisi X DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) karena berhasil meningkatkan prestasi olahraga ...
Read more »
Komisi I DPR Tuntut Komitmen Pemerintah Ratakan Jaringan 4GKomisi I DPR meminta komitmen pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, terkait kapan seluruh desa mendapatkan sinyal 4G.
Read more »
Komisi II DPR Pastikan Pengesahan DOB Papua Barat Daya Tinggal Tunggu DiparipurnakanPasalnya rancangan undang-undang (RUU) atas DOB Papua Barat Daya itu, sejauh ini telah selesai dibahas oleh Komisi II DPR.
Read more »
Anggota Komisi III DPR Tak Terkejut Hakim Mahkamah Agung Ditangkap KPKAnggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengaku tak terkejut dengan penangkapan hakim agung seperti Sudrajad Dimyati, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Read more »
Pimpinan Komisi III DPR Merasa Bangga Namun Kecewa Hakim Agung Terjaring OTT KPK - Tribunnews.comHakim Agung Sudrajad Dimyati telah ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).
Read more »