Kementerian ESDM menghapus pasal skema power wheeling dalam RUU Energi Baru Terbarukan (EBT). Keputusan itu diapresiasi anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar.
JawaPos.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menghapus pasal skema power wheeling dalam RUU Energi Baru Terbarukan . Keputusan itu diapresiasi oleh anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar.
Baca juga:EW Berharap RUU EBT Bisa Menguntugkan Produsen LokalLebih jauh Gunhar menurutkan, penerapan skema power wheeling berpotensi membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara . Pasalnya, power wheeling akan menggerus permintaan pelanggan organik PLN hingga 30 persen dan pelanggan nonorganik hingga 50 persen.
Baca juga:RUU EBT Mulai Disusun, Ada Klausul Pendirian PLTN“Dampaknya dapat membuat APBN membengkak untuk membayar kompensasi kepada PLN, sebagai akibat tarif listrik PLN di bawah HPP dan harga keekonomian,” sambung politikus PDIP itu.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPR Panggil Jajaran Pembantu Jokowi, Ada yang Genting?Komisi VII DPR memanggil Menteri ESDM hingga Menteri BUMN
Read more »
AS Incar Harta Karun Strategis RI, Untuk Bangun 'Nuklir'Delegasi Amerika Serikat (AS) menemui Ketua Komisi VII DPR menyatakan minat menggarap uranium di Indonesia
Read more »
Komisi I DPR Dukung Langkah KSAD Perkuat Satuan Siber TNI AD“Kecakapan personel yang menjaga fasilitas itu juga harus ditingkatkan. Fasilitas teknologi terkininya juga. Itu harus seimbang antara fasilitas dan SDM,”
Read more »
Komisi II DPR harap isu masa jabatan kades tak dikaitkan politikKetua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia berharap isu perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) dari enam tahun menjadi sembilan tahun dalam satu periode ...
Read more »
Komisi VIII DPR RI Usulkan Biaya Haji 2023 Bisa Disesuaikan dengan Prinsip Istitha'ahWakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengusulkan tarif biaya haji tahun 2023 disesuaikan dengan prinsip istitha’ah atau kemampuan berhaji.
Read more »
Ketua Komisi II DPR Minta Isu Masa Jabatan Kepala Desa Tak Dikaitkan Politik 2024Ribuan kepala desa menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa. Ada kekhawatiran jadi pintu masuk perpanjangan masa jabatan presiden.
Read more »