Penghapusan tenaga kerja honorer di instansi pemerintah akan berlaku mulai 28 November 2023.
Keputusan tersebut tertuang dalam surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022.
Demikian diungkapkan Felly memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI, perwakilan BKKBN Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan, Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan,.
"Dari hasil yang kami sepakati, kami memperjuangkan agar keputusan tersebut bisa ditunda dan jangan terburu-buru. Pimpinan Komisi akan bersurat kepada Pimpinan DPR untuk bertemu dan membicarakan persoalan tersebut,” pungkas Felly.Politikus Partai NasDem itu mengatakan, Anggota DPR RI mempunyai kekhawatiran yang sama. Pasalnya saat ini sebanyak 575 Anggota DPR RI, memiliki tenaga honorer yang masing-masing mempunyai 7 staf lima tenaga ahli dan dua staf ahli yang harus diperjuangkan.
Menurut Felly, mungkin ada tenaga honorer kesehatan yang sudah bekerja dalam kurun waktu yang lama seperti sudah bekerja belasan tahun, bahkan puluhan tahun. "Sebagai pemerintah daerah selaku pengawas dapat melihat perusahaan-perusahaan atau pemberi kerja yang ada di Sumatera Utara bisa bersama-sama memperjuangkan dan memperhatikan tenaga honorer maupun kontrak," harap legislator daerah pemilihan Sulawesi Utara itu.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPR Diminta Tunda RUU Sisdiknas Masuk Prolegnas Prioritas 2022Kalangan aktivis menilai proses penyusunan RUU Sisdiknas dinilai tidak transparan, terburu-buru dan dikerjakan di ruang gelap. Serta, tidak melibatkan ahli dari berbagai bidang.
Read more »
Sidang Etik Putuskan Sambo Dipecat, Pimpinan Komisi III Harap Polri Segera Rampungkan Proses PidanaWakil Ketua Komisi III DPR Sahroni mengapresiasi putusan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang memecat Irjen Ferdy Sambo dengan tidak hormat dari Polri.
Read more »
Sambo Dipecat dari Polri, Pimpinan Komisi III DPR Minta Proses Pidana Segera Dirampungkan - Tribunnews.comKomisi III DPR RI menyebut keputusan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk memecat secara tidak hormat Irjen Ferdy Sambo adalah keputusan itu tepat.
Read more »
Sahroni sebut Sambo sudah seharusnya diberhentikan tidak dengan hormatWakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) sudah sepatutnya menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat ...
Read more »
Kepala Mossad: Kesepakatan Nuklir Iran Bencana Buruk bagi IsraelIsrael tetap meyakini program nuklir Iran bertujuan untuk membuat bom atom. Kepala Mossad David Barnea mengkritik Washington yang telah terburu-buru membuat...
Read more »