Komisi III DPRD Kota Bogor meminta agar 2022 ini, Pemkot Bogor lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat dari sektor pembangunan. dprdkotabogor
jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Usai melakukan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Bogor untuk tahun anggaran 2021, Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Iwan Iswanto meminta agar 2022 ini, Pemerintah Kota Bogor lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat dari sektor pembangunan. Karena baginya, berdasarkan LKPJ yang diterima, program Rumah Tidak Layak Huni dinilai masih belum maksimal dan pembangunan infrastruktur belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Untuk itu, kami meminta agar pembangunan yang ada di Kota Bogor mulai diratakan di berbagai wilayah, tidak hanya di pusat kota,” terang Iwan, Senin .Baca Juga: Selain itu pihaknya juga menyoroti perihal pengembangan aplikasi sosial integrasi data dan Sistem Administrasi Hibah Bansos Terpadu .
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi X DPR: Kurikulum Pendidikan Perlu Dikaji Lebih MendalamAnggota Komisi X DPR RI menyatakan bahwa kurikulum pendidikan masih perlu dimatangkan dan dikaji lebih mendalam.
Read more »
Rabu, Komisi II DPR Akan Bahas Anggaran dan Tahapan Pemilu 2024Komisi II DPR akan menggelar RDP dengan KPU dan Bawaslu pada Rabu, 13 April 2022 untuk membahas anggaran dan tahapan serta program Pemilu 2024.
Read more »
Minta Masyarakat Tahan Diri, Wakil Komisi II DPR Tegaskan tak Perlu Ribut Lagi Soal PemiluPenyelenggaraan Pemilu sudah diputuskan di Komisi II DPR, yaitu 14 Februari 2024
Read more »
Kata Komisi X DPR soal Langkah Tim Review PPON untuk SEA GamesKomisi X DPR mengapresiasi langkah tim review PPON yang memberangkatkan atlet di SEA Games Hanoi dengan basis prestasi dan potensi meraih medali.
Read more »
15 Negara UE Minta Komisi Eropa Segera Kucurkan Bantuan untuk PalestinaLima belas negara Uni Eropa mendesak Komisi Eropa untuk segera mengucurkan bantuan bagi Palestina yang telah tertunda karena kontroversi dalam buku pelajaran sekolah,...
Read more »
Komisi IX Desak Pemerintah Beri Nakes Honorer Non-ASN Hak yang Layak dan PantasKomisi IX menyarankan agar pemerintah menyiapkan tahapan pengangkatan tenaga kesehatan non-PNS dan memastikan ketersediaan anggaran.
Read more »