Wakil Ketua Komisi III DPR Ahamd Sahroni mengatakan, MA perlu memiskinkan pembakar hutan karena telah merusak lingkungan.
Foto/SINDOnews- Komisi III DPR mengapresiasi putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi PT Rafi Kamajaya Abadi . Termasuk menghukum perusahaan tersebut dengan pembayaran ganti rugi lingkungan hidup dan pemulihan sebesar Rp920 miliar atas kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat pada 2016-2019.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, hukuman ini penting mengingat kerusakan lingkungan yang disebabkan sangat parah, dan membahayakan masa depan lingkungan di Tanah Air. “Begini, kita punya bumi hanya satu. Kita punya hutan hujan terbesar kedua di dunia yang penting sekali kelestariannya karena ini adalah paru-paru bumi. Urusannya sama napas yang merupakan kebutuhan utama kita. Makanya menurut saya, kejahatan pembakaran hutan seperti ini adalah kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa dianggap remeh. Hukuman dendanya sudah sangat pas.
“Denda ini juga menjadi pesan bagi perusahaan lainnya yang mau melakukan aksi serupa supaya mengurungkan niatnya. Mereka jadi pikir-pikir lagi mau bakar hutan karena dendanya sampai ratusan miliar,” ucapnya. Sahroni mendukung perlunya MA memberikan hukuman denda yang maksimal dan memiskinkan para pembakar hutan, agar bisa memberikan efek jera. “Memang paling benar dimiskinkan saja para pembakar hutan ini. Karenanya saya berterimakasih pada MA karena telah tegas menjatuhkan denda yang berat,” ujarnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Anggota Komisi VIII DPR RI: Festival Hijriah Perlihatkan Wajah Islam |Republika OnlineProgram Festival Hijriah sangat dibutuhkan di tengah momentum hijrah ke dunia baru.
Read more »
Soroti Kasus Penerimaan Siswa Baru, Komisi X DPR Minta Mendikbudristek Tidak MengeluhKetua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim tak banyak mengeluh.
Read more »
Anggota Komisi II DPR: UU ASN Direvisi, 2,3 Juta Tenaga Honorer Dijamin DiakomodirAnggota Komisi Il DPR RI Guspardi Gaus menjamin sebanyak 2,3 juta tenaga honorer akan terakomodasi seiring dengan Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Read more »
Sodetan Ciliwung Sempat Mangkrak, Jokowi: Pembebasan Tanah Tak Diselesaikan Pemprov DKIPresiden Jokowi mengungkapkan bahwa proyek sodetan Sungai Ciliwung-Kanal Banjir Timur sempat mangkrak karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menyelesaikan pembebasan lahan. Nasional SungaiCiliwung
Read more »
Bos Pengusaha Ingatkan RI Tetap Siaga, Ada Ancaman Apa?Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menyebut prospek ekonomi Indonesia masih cukup baik di tahun politik 2024.
Read more »
Komisi E DPRD Jatim Dukung Seragam Gratis untuk SMA/SMKPolemik seragam SMA/SMK mahal di sejumlah sekolah di Jawa Timur (Jatim) tampaknya belum selesai. - Halaman 1
Read more »