Di UU KUHP baru, hukuman mati bisa diganti menjadi pidana penjara seumur hidup.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR, Taufik Basari menyampaikan, Basari masa percobaan dalam Pasal 100 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memang bersifat otomatis. Adapun UU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu mulai berlaku pada 2026.dari rumusan Pasal 100 ayat KUHP baru adalah seluruh pidana mati wajib disertai dengan masa percobaan.
Politikus Partai Nasdem itu menilai, selain mewajibkan masa percobaan Pasal 100 ayat UU tentang KUHP juga mengatur syarat bagi hakim dalam penjatuhan pidana mati, yaitu"Penyesalan dan peran terdakwa merupakan syarat bagi hakim untuk menjatuhkan pidana mati. Jika pidana mati dijatuhkan, maka harus dicantumkan juga masa percobaannya."
Menurut Taufik, kedua perbedaan tafsir tersebut menunjukkan sumirnya pengaturan pidana mati dengan masa percobaan dalam Pasal 100 KUHP. Sehingga masalah hukuman mati perlu diperjelas lagi. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Muh Djauhar Setyadi juga mengkhawatirkan potensi permasalahan dalam rumusan UU Nomor 1 Tahun 2023."Pasal 100 ayat KUHP baru menimbulkan kebingungan, khususnya frasa 'dengan memperhatikan'. Hal ini justru akan menimbulkan keraguan bagi hakim jika hendak menerapkannya," ucap Djauhar.
Dia juga menilai, penilaian sikap dan kelakuan terpidana mati yang diatur pada Pasal 100 KUHP perlu melibatkan peran dari lembaga yudikatif, khususnya hakim pengawas dan pengamat."Perlu adadi dalam format baru ini. Misalnya saja dengan melibatkan hakim wasmat dalam penyusunan pertimbangan Mahkamah Agung," ujar Djauhar.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
MK Putuskan Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK, Pimpinan Komisi III DPR Ini BinggungWakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi NasDem Ahmad Sahroni mengaku bingung akan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan putusan memperpanjang masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi setahun menjadi lima tahun.
Read more »
Ketua Komisi III DPR: Pembahasan RUU Perampasan Aset Bakal Alot dan PanjangKetua Komisi III DPR, Bambang Pacul sebut pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR bakal berlangsung panjang dan alot. Saat ini pembahasan belum dimulai
Read more »
Buntut Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Komisi III DPR Akan Panggil MKSebelumnya, Anggota Komisi III F Demokrat, Benny K Harman mempertanyakan kewenangan MK memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dari semula empat menjadi lima tahun.
Read more »
Saat Desmond Potong Penjelasan Kombes Hengky: Anda dari Kepolisian Atau Pengelola?Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mendadak memotong penjelasan Kombes Hengky saat rapat komisi III DPR.
Read more »
MK Putuskan Jabatan Firli Cs Jadi 5 Tahun, Bambang Pacul: Komisi III Sudah Kasih PendapatKetua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menanggapi soal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan masa jabatan pimpinan KPK diperpanjang.
Read more »
Komisi III Nilai Pembahasan RUU Perampasan Aset akan AlotRUU Perampasan Aset merupakan hal yang perlu segera dibahas dan disahkan.
Read more »