KPK memanggil mantan pejabat pajak, Rafael Alun, terkait LHKPN mencapai Rp 56 Miliar. Komisi III DPR mendukung langkah tersebut.
"Tidak wajar kalau dia hanya sebatas pegawai negeri. Tapi kita tidak tahu apakah yang bersangkutan punya bisnis lain terkait harta yang besar tersebut. Maka, itu KPK memanggil yang bersangkutan untuk mengklarifikasi," katanya.
Dia juga meminta publik menghormati asas praduga tidak bersalah. Dia meminta publik tidak menghakimi sebelum ada klarifikasi detail dari KPK. "Sekarang yang dipersoalkan LHKPN yang ternyata harta yang bersangkutan tidak sesuai dengan upah yang bersangkutan. Untuk mengklarifikasi menyangkut penghasilan, kan itu," kata Alex pada wartawan pada Selasa .Mahfud: Kekayaan Rafael Alun Ayah Dandy Harus Dipertanggungjawabkan!
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi III DPR Yakin Polisi Tak Terpengaruh Meski Dandy Pakai Beking“Saya tahulah siapa-siapa yang jadi beking anak orang pajak tersebut. Saya sudah paham siapa yang dibelakang Dandy. Saya bisa baca semua,” kata Dimyati.
Read more »
Anggota DPR: Ada yang Mem-|em|backing|/em|-i Mario, Polri Tidak Terpengaruh |Republika OnlineKomisi III DPR akan terus mengawasi perjalanan kasus penganiayaan atas David.
Read more »
Komisi III Apresiasi Pengungkapan 309 Kg di Samudra Hindia oleh Bea Cukai dan BNN | merdeka.comMenurutnya, kinerja hebat itu dapat terlaksana akibat kolaborasi yang baik di antara dua lembaga.
Read more »
BPJS Ketenagakerjaan Ungaran Sosialisasi Bersama Anggota Komisi IX DPR RIRADARSEMARANG.ID, Ungaran - BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Ungaran bersama Anggota Komisi IX DPR RI Tuti Nusandari Roosdiono melakukan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan di Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Kegiatan pada Minggu (26/2/2023) ini dihadiri lebih dari 300 pekerj
Read more »
Kasus Harta Ayah Mario Dandy, Komisi XI DPR Wanti-wanti Itjen KemenkeuDPR terus menyoroti masyarakat yang mengkritik keras gaya hidup hedon yang ditampilkan para pegawai pajak.
Read more »
Siswa SMA/SMK di NTT Masuk Jam 5 Pagi, Komisi X DPR: Harus Dikaji MatangKebijakan Gubernur NTT Viktor Laiskodat tentang waktu pembelajaran bagi siswa SMA/SMK menuai banyak sorotan. Komisi X DPR Syaiful Huda minta dikaji ulang.
Read more »