Pimpinan Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendesak Bareskrim Polri untuk melakukan jemput paksa terhadap Ismail Bolong terkait dugaan kasus suap tambang ilegal.
"Sesuai prosedur memang seharusnya dilakukan penjemputan paksa," kata Sahroni saat dihubungi, Rabu .Sahroni mengatakan bahwa dugaan kasus ini tentunya penting bagi marwah Polri ke depannya. Dia menyebut pihaknya serta masyarakat juga akan terus memantau perkembangan kasus ini."Apalagi ini merupakan kasus yang penting dan bisa membuka banyak tabir. Polri harus paham kalau kami di komisi III, media, dan masyarakat memantau kasus ini," katanya.
"Apalagi bila benar kasus ini bisa mengarah ke pengungkapan mafia-mafia di kepolisian, maka sudah seharusnya diproses dan dibuka selebar-lebarnya. Kami di Komisi III push dan pantau selalu," sambungnya. Sebelumnya, Ismail Bolong kembali mangkir dari panggilan penyidik Bareskrim Polri dengan alasan sakit. Lalu, apakah Polri akan menjemput paksa Ismail Bolong?
"Ya, itu tidak perlu kita sampaikan karena kan itu secara teknis tidak mungkin disampaikan ke wartawan. Wartawan tinggal nunggu hasilnya saja, media ya dalam penegakan hukum ini," kata Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto kepada wartawan, Rabu .Pipit menyebut Polri juga belum berencana memasukkan nama Ismail Bolong dalam DPO. Menurutnya, Ismail Bolong meminta waktu sebelum memenuhi pemeriksaan polisi.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi I Tunggu Bamus DPR untuk Uji Yudo Margono |Republika OnlineKomisi I belum miliki dasar melakukan fit and proper test terhadap Yudo Margono.
Read more »
Utusan AS untuk LGBTQI+ Akan ke RI, Komisi VIII DPR Minta Pemerintah TegasAshabul Kahfi buka suara soal utusan AS akan melakukan perjalanan ke Vietnam hingga Indonesia untuk memajukan HAM LGBTQI+. Kahfi meminta pemerintah tegas.
Read more »
MUI Jember Haramkan Joget Pargoy, Komisi VIII DPR Bicara EtikaMUI Jember mengeluarkan fatwa bahwajoget 'pargoy' haram. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily berbicara soal cara berpandang hingga etika.
Read more »
Komisi I DPR Sebut 'Fit and Proper Test' Calon Panglima TNI Tunggu Bamus'Kami akan menunggu Bamus dan setelah Bamus menugaskan Komisi I, insya Allah Komisi I siap untuk segera mengadakan 'fit and proper test',' papar Meutya.
Read more »
Komisi I DPR ungkap hal yang harus diperhatikan calon panglima TNI - ANTARA NewsKomisi I DPR RI ungkapkan hal-hal yang harus diperhatikan dan diselesaikan oleh Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI. Berita selengkapnya:
Read more »
Komisi I DPR Setujui Perjanjian Singapura-RI soal FIR dan DCA yang Sempat Tuai KritikPerjanjian itu disetujui saat Komisi I DPR menggelar rapat tertutup dengan Menhan Prabowo Subianto, Senin (28/11/2022).
Read more »