Komisi III DPR Bentuk Panja RUU Hukum Acara Perdata, Total 1.239 DIM!
Bisnis.com, JAKARTA – Komisi III DPR dan pemerintah sepakat untuk membentuk panitia kerja Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata .
Berdasarkan kompilasi dari masing-masing fraksi, lanjut Adies, Daftar Isian Masalah atau DIM RUU Haper terdiri atas 1.239 ditambah 83 DIM substansi baru. "Perlu diubah karena undang-undang yang berlaku saat ini adalah peninggalan dari zaman kolonial," kata Yasonna di Komisi III DPR, Rabu . Selanjutnya kepastian waktu penyerahan salinan putusan kasasi ke pengadilan, kepastian waktu salinan putusan kasasi kepada para pihak berperkara, syarat kondisi ketika MA ingin mendengar sendiri para pijak, batas waktu PK ke MA, dan reformulasi pemeriksaan perkara secara singkat.Penambahan NormaSementara terkait penambahan norma, pemerintah berencana menyesuaikan tata cara beracara perdata dengan pemanfaatan teknologi dan informasi.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
RUU SKN disepakati diubah menjadi RUU KeolahragaanKomisi X DPR RI dan pemerintah menyetujui perubahan Rancangan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) menjadi ...
Read more »
Komisi IX DPR Tunggu Laporan Panja soal Vaksin HalalKomisi IX DPR menunggu progres kerja dari panitia kerja (panja) program vaksinasi. Semenjak dibentuk panja tersebut belum terlihat menggelar rapat.
Read more »
Andre Rosiade: Komisi VI Setuju Panja Penyelamatan GarudaPanja dibentuk sebagai solusi konkret penyelamatan bisnis PT Garuda Indonesia yang kini terlilit hutang hingga US$9,8 miliar atau sekitar Rp139 triliun.
Read more »
Jika Diberlakukan, RUU Baru di New York Dapat Ubah Industri ModeIndustri fashion atau mode selalu punya hubungan dengan beberapa bentuk aktivisme sosial. Tetapi sering kali industri ini juga dianggap sebagai salah satu ekses konsumerisme yang tak terkontrol. Ini dapat berubah jika RUU Mode Berkelanjutan dan Akuntabilitas Sosial (Fashion Sustainability and...
Read more »
Menpora Sebut Revisi RUU SKN Tuntutan Keolahragaan NasionalUU Keolahragaan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam kegiatan olahraga.
Read more »