Koalisi Kemanusiaan : Pemerintah dan DPR Harus Libatkan MRP Dalam Pemekaran Provinsi Papua via tribunnews
Puluhan mahasiswa melakukan unjuk rasa penolakan rencana pemekaran provinsi di depan Gapura Universitas Cenderawasih, Aksi tersebut berbarengan dengan aksi di lima titik lainnya yang tersebar di Distrik Abepura dan Heram, Jayapura, Papua, Selasa - Koalisi Kemanusiaan untuk Papua yang terdiri atas sejumlah organisasi masyarakat sipil menyayangkan persetujuan Badan Legislasi DPR RI atas rancangan undang-undang pembentukan tiga provinsi baru di Papua.
“Pemekaran ‘top down’ yang dibuat sepihak oleh pemerintah pusat ini seperti mengulangi model tata kelola kekuasaan Belanda untuk terus melakukan eksploitasi sumber daya alam dan menguasai tanah Papua,"kata Cahyo yang juga merupakan anggota Jaringan Damai Papua .“Siklus kekerasan politik di Papua telah menimbulkan banyak korban sipil dan pengungsian. Revisi kedua UU Otsus Papua dan kebijakan pemekaran provinsi ini telah menimbulkan situasi yang kontraproduktif,"ujarnya.
"Ini adalah kemunduran demokrasi di Papua. Alih-alih menghormati semangat otonomi khusus, pemerintah justru melakukan resentralisasi politik pemerintahan daerah,”katanya.Kritik atas pemekaran Papua juga muncul dari kalangan pegiat reformasi keamanan dan hak asasi manusia. Jika ada tiga provinsi baru, kata dia, maka biasanya akan diikuti dengan pembentukan 3 Kodam dan satuan-satuan baru juga di bawahnya yang tentunya akan berdampak pada meningkatnya jumlah pasukan militer di Papua.Diincar Persebaya dan Arema FC, Pemain Persipura Duo Rumakiek Malah Merapat ke Tim Ini: Gawat!