Koalisi Kawal Pemilu menilai PKPU pencalonan anggota legislatif melanggar putusan MK.
KOALISI Masyarakat Kawal Pemilu menyatakan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang baru terkait Pencalonan Anggota Legislatif dapat memudahkan koruptor, serta bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi .Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih Hadar Nafis Gumay juga mempertanyakan sikap KPU menghapus kewajiban bacaleg melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara .“Hingga merusak jaminan 30% perempuan dalam daftar calon anggota legislatif,” tegas Hadar, Minggu .
Melalui aksi teatrikal di depan gedung KPU RI, pada Minggu , Hadar mendesak KPU agar segera merevisi PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.Terpisah, KPU RI tetap tidak mengubah ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 10/2023 soal pembulatan desimal ke bawah keterwakilan bakal calon anggota legislatif atau bacaleg perempuan di setiap daerah pemilihan atau dapil.
Padahal, Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo telah meminta KPU untuk mempertimbangkan ulang regulasi tersebut untuk menghasilkan pemilu yang lebih inklusif. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan tidak ada rencana mengubah ketentuan dalam PKPU Nomor 10/2023.
Posisi KPU saat ini sesuai dengan hasil kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI pada Rabu yang meminta KPU tidak perlu merevisi PKPU tersebut.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPU Gelar Uji Publik 3 Rancangan PKPU Terkait PemiluAda tiga rancangan PKPU yang dibahas yaitu terkait perlengkapan pemungutan suara dalam pemilu; kampanye; dan dana kampanye pemilu.
Read more »
Bawaslu Dalami Dugaan Dana Politik Pemilu 2024 Berasal dari Peredaran NarkobaBadan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan beberapa upaya dalam mengatasi penggunaan dana narkoba untuk pembiayaan Pemilu 2024. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan...
Read more »
Masyarakat Sipil Ajukan Uji Materi PKPU Pencalonan Anggota Legislatif Sebelum 5 JuniWakil Koordinator Maju Perempuan Indonesia Titi Anggraini menuturkan, pihaknya segera mengajukan uji materi Peraturan KPU No 10/2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD ke MA. Polhuk AdadiKompas
Read more »
Komnas Perempuan Minta KPU Segera Revisi PKPU yang Ancam Keterwakilan Perempuan di ParlemenKomnas Perempuan meminta KPU segera merevisi aturan yang mengancam keterwakilan perempuan di parlemen.
Read more »