KKP akan memperkuat pengelolaan wilayah konservasi agar populasi ikan terjaga
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementerian Kelautan dan Perikanan segera menerapkan kebijakan penangkapan terukur di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia , untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pesisir dan juga nasional. Sejalan dengan itu, KKP akan memperkuat pengelolaan wilayah konservasi untuk menjamin populasi ikan terus terjaga.
Melalui kebijakan penangkapan berbasis kuota, ucap Trenggono, KKP membagi wilayah penangkapan dalam enam zonasi dengan kuota yang ditawarkan mencapai 5,99 juta ton per tahun. "Angka tersebut setengah dari jumlah stok ikan berdasarkan hasil kajian Komnas Kajiskan sebanyak 12,5 juta ton," kata Trenggono.
Penerapan kebijakan penangkapan terukur membuka banyak peluang investasi di bidang perikanan, mulai dari kegiatan di hulu hingga hilir. Peluang ini utamanya diberikan kepada pelaku usaha domestik, disusul investor dari luar negeri."Kegiatan Blue Halo-S dapat berpartisipasi sebagai investor dalam kebijakan penangkapan ikan berbasis kuota ini berdasarkan peraturan KKP dengan syarat dan ketentuan," ucap dia.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KKP: Prioritas Kuota Penangkapan untuk Nelayan KecilPemerintah menjamin nelayan kecil akan mendapat prioritas kuota tangkapan ikan dalam kebijakan penangkapan ikan terukur. Adapun kuota tangkapan yang saat ini diusulkan industri mencapai 4,1 juta ton. Ekonomi AdadiKompas
Read more »
Mau Jaga Stabilitas Harga Ikan, Begini Siasat KKP'Kita dorong pengembangan Sistem Resi Gudang Ikan di Jawa Tengah untuk stabilisasi harga ikan'
Read more »
KKP temukan indikasi kerusakan pesisir akibat penambangan pasir timahKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menemukan indikasi adanya kerusakan lingkungan perairan pesisir di Bangka akibat pelanggaran terkait pembuangan ...
Read more »
KKP Setop Operasi Kapal Penambang Pasir Timah Ilegal di Perairan BangkaKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta penambangan pasir timah oleh KIP Octopus 1 dihentikan sementara menyusul dugaan terjadinya kerusakan lingkungan sumber daya ikan dan perairan pesisir di perairan Bangka.
Read more »
KKP Tankap Kapal Pengeruk Pasir Timah demi Jaga Ekosistem LautPemeriksaan tersebut dilakukan agar proses pengerukan pasir timah yang dilakukan kapal milik...
Read more »
KKP-Kemendagri perlu evaluasi perda terindikasi bebani nelayan kecilKKP bersama-sama dengan Kemendagri perlu berkolaborasi untuk mengevaluasi terkait peraturan daerah yang dinilai terindikasi membebani nelayan kecil di daerah.
Read more »