RUU pembatasan transaksi uang kartal kembali jadi pembahasan hangat di DPR, ini penyebabnya.
Foto: Sambutan Presiden Jokowi pada Peresmian Kawasan Ekonomi Khusus Lido, 31 Maret 2023. Pada Februari lalu, Presiden Joko Widodo tampak kecewa ketika menyampaikan indeks persepsi korupsi Indonesia pada 2022 yang anjlok. Raut mukanya tampak kesal dalam jumpa pers yang disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa .
Adapun terkait dengan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal atau transaksi uang tunai, pembahasannya masih terkatung-katung. Minggu lalu, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III, Menko Polhukam kembali mengaungkan RUU ini.Mahfud MD mendesak Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperjuangkan RUU ini. Dia pun menyampaikan langsung kepada Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.
"Pak Presiden, kalau pembatasan uang kartal pasti DPR nangis semua, Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet. E-wallet-nya cuman Rp20 juta lagi. Nggak bisa Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Loh, saya terang-terangan ini," ungkap Bambang.Jawaban Bambang pernah disampaikan pula pada tahun lalu. Dalam rapat dengar pendapat dengan PPATK pada Juni 2022, Bambang juga menyampaikan keengganan DPR RI untuk mendukung pembahasan dan pengesahan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal.
Padahal, ICW menilai dari sudut pandang anti-korupsi, RUU Pembatasan Transaksi Tunai justru semakin penting untuk dibahas dan disahkan karena legislasi ini diharapkan dapat mencegah berulangnya praktik kotor politik uang, yang dapat berujung pada tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Sebagai perbandingan, berdasarkan data ICW, sejumlah negara dengan kondisi geopolitik yang relatif serupa dengan Indonesia, telah menerapkan pembatasan transaksi uang tunai. Malaysia misalnya, membatasi transaksi uang tunai dengan batas maksimal RM50.000, Filipina menerapkan batasan transaksi tunai dengan nilai maksimal Php4.000.000. Sedangkan India menerapkan batasan sebesar 200.000 Rupee India untuk transaksi tunai.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Mahfud Desak RUU 'Sakti' Ini Disahkan, Dijamin DPR NangisMahfud MD desak pengesahan dua RUU 'sakti' berikut ini.
Read more »
BPJS Watch Minta Pembahasan RUU Kesehatan Tetap di Komisi IX DPRBPJS Watch menolak pembahasan RUU Kesehatan dilimpahkan ke Baleg DPR karena khawatir substansi bahasan menjadi terburu-buru dan tidak mendalam. - Halaman 1
Read more »
DPR Sebut Pengesahan RUU Perampasan Aset Perlu Izin Ketum Partai, PSI Curigai Aliran Dana ke ParpolPSI mencurigai adanya aliran dana mencurigakan ke partai politik sehingga DPR enggan mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Read more »
Beda Tanggapan Bambang Pacul dan Anggota DPR Lain soal RUU Perampasan AsetBeda Tanggapan Bambang Pacul dan Anggota DPR Lain soal RUU Perampasan Aset: Bambang singgung ketum partai soal RUU Perampasan Aset ke Mahfud MD, Anggota DPR lain menyebut menunggu inisiatif Pemerintah.
Read more »
Mahfud MD Mau RUU Ini Disahkan, DPR Bisa NangisMenkopolhukam Mahfud MD tengah memperjuangkan Persetujuan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal.
Read more »
DPR Harus Tampung Aspirasi Publik Soal RUU Perampasan AsetKETUA Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyebut, pemerintah harus melobi ketua umum partai politik jika ingin Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset disahkan.
Read more »