Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan layanan CETAR untuk menangani kendala penyelenggaraan tata ruang, salah satunya KKPR.
Layanan yang merupakan wujud keterbukaan informasi publik dalam bidang tata ruang ini telah resmi diluncurkan pada Jumat .
"Bagaimana kemudian layanan online ini juga menjadi layanan offline melalui CETAR yang membahana ini,” ujar Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Raja Juli Antoni dalam keterangan resmi dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN.Direktur Jenderal Tata Ruang, Gabriel Triwibawa mengungkapkan latar belakang CETAR, yakni untuk menangani kendala yang muncul dalam pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang, salah satunya KKPR.
Pertama, komitmen pemerintah untuk mempercepat investasi, serta percepatan penyiapan Rencana Detail Tata Ruang di seluruh Indonesia melalui KKPR.Sebagai informasi, konsultasi melalui CETAR dapat dilakukan oleh masyarakat melalui dua mekanisme, yaitu pemohon dengan perjanjian dan pemohon dengan tanpa perjanjian.
Jika dibutuhkan tindak lanjut atas permasalahan yang diadukan, maka petugas akan memberikan tiket perjanjian tatap muka kepada pemohon untuk pertemuan tatap muka diSedangkan, untuk pemohon yang datang langsung ke layanan CETAR tanpa membuat perjanjian melalui Hotline Pengaduan Whatsapp, maka akan diarahkan ke petugas Ruang Konsultasi Likupang untuk dapat berkonsultasi lebih lanjut.
merupakan layanan yang tidak berbayar sehingga pemohon atau pelaku usaha dapat mengaksesnya tanpa dibebani biaya apa pun.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Wamen ATR/BPN Tinjau Persiapan Sertifikasi Lahan Warga Wonorejo-BloraDari data yang dihimpun setidaknya ada sebanyak 1160 bidang tanah yang ada di lokasi konflik, Desa Wonorejo
Read more »
Konflik Sejak 1947, Wamen ATR/BPN Tinjau Langsung Persiapan Sertifikasi Lahan Warga Wonorejo-BloraWamen ATR/BPN, Raja Antoni tampak berbincang langsung dengan warga yang memenuhi Kantor Kecamatan Cepu, Blora. Warga sedang melakukan pendaftaran atas solusi konflik yang diinisiasi MenterI ATR/BPN Hadi Tjahjanto.
Read more »
Wamenkeu: Wajib Lapor LHKPN Kementerian Keuangan Telah Selesai 99,99 PersenWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara buka suara terkait belasan ribu pegawai Kementerian Keuangan yang diisukan tidak menyerahkan laporan harta kekayaan.
Read more »
Kementerian ESDM Telah Lakukan Kajian Antisipasi Terkait Larangan Ekspor TimahKementerian ESDM melakukan sejumlah persiapan dalam kaitannya dengan larangan ekspor timah tersebut.
Read more »
Kementerian BUMN Ajak Ibu-Ibu Pekerja di BUMN Untuk Membuka UMKMTujuan acara ‘BUMN Bersama Keluarga Pekerja’ mengajak istri pekerja di BUMN untuk memnbuka usaha, sehingga bisa membantu meningkatkan perekonomian keluarga.
Read more »
Bagaimana Tingkat Kepatuhan LHKPN di Kementerian Keuangan?LHKPN dan LHK atau laporan harta kekayaan dilakukan berdasarkan tindakan disiplin sesuai ketentuan.
Read more »