Ketua MPR mengeklaim amendemen hanya untuk menambah dua pasal tentang PPHN.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengeklaim saat ini Badan Pengkajian bekerja sama dengan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR sedang menyelesaikan kajian Pokok-Pokok Haluan Negara . Bambang Soesatyo juga mengeklaim kajian ini melibatkan pakar dan akademisi dari berbagai disiplin ilmu serta perguruan tinggi, lembaga negara dan kementerian negara.
Ia menjelaskan pentingnya menghadirkan PPHN tidak muncul begitu saja. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi rekomendasi MPR periode 2009-2014 dan MPR periode 2014-2019. Rekomendasi mengusulkan amendemen terbatas UUD NRI 1945 agar MPR memiliki kewenangan menetapkan pedoman pembangunan nasional ‘model GBHN’, yang disebut PPHN.
Setelah kajian PPHN selesai, Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan pimpinan MPR akan menjalin komunikasi politik dengan para pimpinan partai politik, kelompok DPD dan para stakeholder lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk membangun kesepahaman kebangsaan tentang pentingnya Indonesia memiliki PPHN sebagai bintang penunjuk arah pembangunan bangsa dalam jangka panjang.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Perludem: pembahasan PPHN di Amandemen UUD Buka Celah Presiden Kembali di Pilih MPRTiti menilai, saat keran amandemen dibuka, maka di saat yang sama celahmembahas wacana di luar PPHN sangat terbuka.
Read more »
Ketua MPR Apresiasi Bantuan Swasta untuk Warga Terdampak Pandemi di Jawa TimurKetua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi kolaborasi PT Pansaka dan GRAK BS menyalurkan bantuan sembako untuk warga Jatim terdampak pandemi Covid-19. Bantuansembako
Read more »
Ketua MPR Tegaskan UUD 1945 Bukan Kitab Suci, Tidak Tabu Jika DisempurnakanKetua MPR Bambang Soesatyo menegaskan UUD 1945 bukan kitab suci.
Read more »
Ketua KPK Berharap 18 Pegawai Lulus Diklat Bela Negara yang Ditutup BesokSetiap hari 18 pegawai KPK peserta Diklat Bela Negara melakukan pembagian tugas sebagai komandan apel, penjaga waktu, dan koordinator penyampaian tugas.
Read more »
Pengamat Wanti-wanti Aspirasi soal MPR Kembali Pilih PresidenPengamat politik Saiful Mujani mewanti-wanti soal asprasi pilpres via MPR dalam wacana amendemen UUD 1945 yang bisa membuat pemeritahan tak stabil.
Read more »