Bambang mengeklaim KUHP tidak akan pernah sempurna karena produk manusia.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR dan pemerintah telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi Undang-Indang pada Selasa . Ketua Komisi III DPR, Bambang Wuryanto mengatakan, RKUHP yang kini disebut KUHP telah melewati perjalanan panjang sejak 1963.
Baca Juga Karena itu, kata dia, wajar jika masih ada sebagian elemen masyarakat yang tak setuju terhadap sejumlah pasal dalam UU KUHP. Ia pun mendorong pihak yang tak sepakat untuk mengajukan gugatan atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi . Sebab, UU tersebut kini sudah disahkan. Sejak awal pembahasan, para pegiat hukum telah menolak sejumlah pasal dalam RKUHP, salah satunya pasal penghinaan terhadap presiden dan lembaga negara. Namun, DPR dan pemerintah bersikukuh mempertahankan dua pasal yang kemudian disatukan tersebut.
"Pasal 240 yang menyebutkan, yang menghina pemerintah atau lembaga negara dihukum 3 tahun. Ini pasal karet yang akan menjadikan negara Indonesia dari negara demokrasi menjadi negara monarchy," ujar Iskan dalam interupsinya di rapat paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Bambang Pacul Minta Publik Tak Demo Jika Geram dengan KUHP BaruKami tidak pernah mengatakan ini pekerjaan sempurna, karena ini adalah produk dari manusia, tidak akan pernah sempurna.
Read more »
Wamenkumham Klaim Pengesahan UU KUHP tidak Terburu-buru |Republika OnlineEdward membantah kritikan dari banyak pegiat hukum soal penyusunan RUU KUHP.
Read more »
RUU KUHP, Pakar Ingatkan soal Ideologi yang Bertentangan dengan PancasilaPasal 188 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP yang menyebut soal ideologi yang bertentangan Pancasila dinilai berbahaya.
Read more »
Indonesia Siap Sahkan KUHP Baru yang akan Larang Hubungan Seks di Luar NikahIndonesia diperkirakan akan meratifikasi perubahan besar-besaran terhadap hukum pidananya pada Selasa (6/12), kata para pejabat senior. Ini merupakan perombakan hukum yang menurut para kritikus dapat memundurkan kebebasan demokrasi yang diraih dengan susah payah dan mengawasi moralitas di...
Read more »
Mantan Hakim Konstitusi Minta Indonesia Terima Dulu RKUHP, daripada Pakai KUHP Bikinan BelandaJimly Asshiddiqie meminta warga Indonesia bisa menerima pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang.
Read more »