Ketua HAM PBB Desak Iran Dekriminalisasi 'UU Wajib Jilbab'

South Africa News News

Ketua HAM PBB Desak Iran Dekriminalisasi 'UU Wajib Jilbab'
South Africa Latest News,South Africa Headlines
  • 📰 voaindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 70 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 31%
  • Publisher: 63%

Dalam beberapa hari ini, otoritas negara mengajukan rancangan undang-undang ke Parlemen yang akan menghasilkan langkah pembatasan dan hukuman tambahan bagi perempuan dan anak perempuan yang tidak mematuhi undang-undang wajib berjilbab.

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mendesak Iran untuk mendekriminalisasi undang-undang wajib berjilbab. Komisaris memperingatkan bahwa pelecehan terhadap perempuan, termasuk apa yang mereka kenakan atau tidak, tampaknya meningkat sementara protes jalanan mereda.

“Perempuan dan anak perempuan menghadapi langkah-langkah hukum, sosial, dan ekonomi yang semakin keras dalam penegakan undang-undang wajib berjilbab yang diskriminatif oleh pihak berwenang,” kata Volker Turk kepada wartawan di Jenewa, Rabu. “Saya mendesak pemerintah agar memperhatikan seruan Iran bagi reformasi, dan memulai dengan mencabut peraturan yang mengkriminalisasi ketidakpatuhan terhadap aturan wajib berpakaian.Dalam beberapa hari ini, otoritas negara mengajukan rancangan undang-undang ke Parlemen yang akan menghasilkan langkah pembatasan dan hukuman tambahan bagi perempuan dan anak perempuan yang tidak mematuhi undang-undang wajib berjilbab, termasuk denda uang dan pengucilan sosial.

RUU itu menyebutkan, jika orang dan lembaga tidak mematuhi undang-undang berjilbab, mereka pertama-tama akan diperingatkan dan didenda, atau lembaga mereka akan ditutup. Jika terus melanggar, mereka akan dituntut secara hukum. Aturan itu berlaku untuk selebriti dan orang-orang terkenal dalam bidang sosial, politik, budaya, seni dan olah raga. Aktivitas mereka diancam dihentikan untuk 3 bulan sampai satu tahun.

RUU itu telah dikirim ke Parlemen. Jika disetujui, akan dikirim ke Dewan Wali, dewan rahasia dengan 12 anggota yang terdiri dari para pakar hukum dan ulama yang berwenang membatalkan undang-undang dan menyetujui atau menolak kandidat untuk jabatan publik.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

voaindonesia /  🏆 15. in İD

South Africa Latest News, South Africa Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Foto : Aksi Massa Sumbawa Barat Tuntut Dewan Komisaris Medco Ditangkap | merdeka.comFoto : Aksi Massa Sumbawa Barat Tuntut Dewan Komisaris Medco Ditangkap | merdeka.comMassa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang Kabupaten Sumbawa Barat (Amanat KSB) menggelar aksi unjuk rasa menyegel kantor Medco di Jakarta. Mereka meminta dewan komisaris Medco segera ditangkap karena diinilai telah melakukan pelanggaran kebijakan perusahaan yang merugikan para pekerja.,Viral Hari Ini,Medco,Medco Energi Internasional,Demo,Demo Buruh,Demonstrasi,Jakarta
Read more »

Eks Menteri Agraria Sofyan Djalil Jadi Komisaris IntilandEks Menteri Agraria Sofyan Djalil Jadi Komisaris IntilandIntiland Development mengangkat eks Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan A. Djalil menjadi wakil komisaris utama dan komisaris independen.
Read more »

KPU DKI koordinasi dengan PBB soal pencalonan Aldi TaherKPU DKI koordinasi dengan PBB soal pencalonan Aldi TaherKomisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah berkomunikasi dengan Partai Bulan Bintang (PBB) terkait kejelasan artis Aldi Taher sebagai bakal calon ...
Read more »

PBB Minta Aldi Taher Segera Tentukan Sikap Pilihan PartaiPBB Minta Aldi Taher Segera Tentukan Sikap Pilihan PartaiPartai Bulan Bintang (PBB) meminta selebritas Aldi Taher segera menentukan sikap terkait namanya yang terdaftar sebagai bakal caleg di dua partai politik.
Read more »

Sekjen PBB Tuding Dunia Gagal Lindungi Warga Sipil Korban PerangSekjen PBB Tuding Dunia Gagal Lindungi Warga Sipil Korban PerangPada 2022, PBB memperkirakan terjadi peningkatan 53% kematian warga sipil akibat perang ketimbang tahun sebelumnya setelah sebanyak hampir 17 ribu warga sipil tewas.
Read more »

Banyak Warga Sipil Terbunuh akibat Perang, Rusia Dikritik di PBBBanyak Warga Sipil Terbunuh akibat Perang, Rusia Dikritik di PBBPERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) menghitung hampir 17.000 kematian warga sipil terjadi dalam konflik bersenjata dan serangan susulannya di zona perang tahun lalu,
Read more »



Render Time: 2025-03-04 17:04:23