Ketua DPR Minta Pemerintah Buktikan PeduliLindungi Tak Langgar Privasi dan HAM
"Padahal PeduliLindungi sudah terbukti memberikan manfaat dan turut berkontribusi dalam pengendalian penyebaran Covid-19 di Indonesia," lanjut Puan.Sebelumnya, Departemen Luar Negeri AS mengindikasikan aplikasi PeduliLindungi yang digunakan untuk menelusuri kasus Covid-19 itu melanggar HAM. Hal ini termuat dalam Laporan HAM 2021.
Laporan tahunan ini menganalisis pelanggaran HAM di 200 negara, termasuk Indonesia. Penggunaan aplikasi ini masuk dalam kategori Campur Tangan Sewenang-wenang atau Melanggar Privasi, Keluarga, Rumah, atau Korespondensi.Mahfud Tegaskan PeduliLindungi Tak Langgar HAM, Justru Lindungi Rakyat "Pemerintah mengembangkan PeduliLindungi, sebuah aplikasi ponsel pintar untuk menelusuri kasus Covid. Peraturan pemerintah berusaha menghentikan penyebaran virus dengan mengharuskan individu memasuki ruang publik seperti mal untuk check-in menggunakan aplikasi ini," jelas laporan tersebut.
"Aplikasi ini juga menyimpan informasi tentang status vaksinasi individu. LSM menyatakan keprihatinan tentang informasi yang dikumpulkan aplikasi dan bagaimana data ini disimpan dan digunakan oleh pemerintah," pungkasnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ketua BKSAP DPR Kecam Kekerasan terhadap Warga Palestina di Masjid Al-AqsaKetua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon, prihatin dan mengecam keras rangkaian kekerasan yang dilakukan Israel akhir-akhir ini. Ketua Badan...
Read more »
Ketua BKSAP DPR kecam kekerasan Israel di Al AqsaKetua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon prihatin dan mengecam keras rangkaian kekerasan yang dilakukan Israel akhir-akhir ini, termasuk ...
Read more »
Anggota DPR Minta Pekerja Migran Ilegal asal Bali Pulang ke Tanah Airsejumlah warga asal bali, termasuk yang asal buleleng ditengarai masih bekerja sebagai pekerja migran ilegal di luar negeri. mereka pun diminta segera pulang.
Read more »
Anggota Komisi VI DPR Minta Masa Jabatan Direksi BUMN DibatasiMenurut Awi, dua kali masa jabatan direksi BUMN sudah cukup dan tidak perlu diperpanjang sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang BUMN.
Read more »
DPR Minta Organisasi Otorita IKN Segera DisiapkanStruktur organisasi Otorita IKN Nusantara idealnya didesain agar bisa maksimal melakukan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara. Karena itu, struktur organisasinya tidak boleh terlalu gemuk.
Read more »
Ketua MKGR Ancam Pecat Ketua Daerah yang Tidak AktifMKGR mengancam akan mencopot Ketua-ketua Ormas MKGR di daerah jika tidak bekerja untuk membantu kemenangan Partai Golkar.
Read more »