Profesi guru memang harus diberi prioritas untuk diangkat sebagai pegawai pemerintah
Menurut LaNyalla, profesi guru memang harus diberi prioritas untuk diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja .
Diungkapkan pula bahwa kesejahteraan makin terpuruk karena dikuasai oleh oligarki ekonomi."Sudah benar salah satu solusinya adalah kembali ke UUD '45 naskah asli. Kesejahteraan rakyat akan makin terjamin untuk anak cucu kita," ucapnya. Kepada LaNyalla, mereka membeberkan terkait dengan nasibnya soal 6.138 guru lulus PG2021 dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur yang tidak diajukan formasi dalam PPPK oleh Pemprov Jatim. Padahal, katakata Koordinator GLPG Ma'mol Abdul Faqih, provinsi lain mengusulkan formasi guru ini.
Selain Ma'mol, hadir pula para guru lulus PG lainnya, yakni Hindri Mauludfiana, Adi Purna L, Anisah Harjanti, Mudlofar, Safaaul, Fitri Amaliyah, Anton Feriyanto, Lilik Endang, dan Ilham Dwi P Kehadiran mereka semua mengutarakan harapan Ketua DPD RI mampu memberikan solusi terkait dengan permasalahan tersebut.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ketua DPD RI Minta Perlindungan Terhadap Anak Dijalankan Serius |Republika OnlineKetua DPD ingatkan kekerasan petugas di rumah Aman timbulkan trauma psikologis
Read more »
Ketua DPD RI Dukung BUMD PJL Jadi Pusat Pengolahan Limbah B3Perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 2019 menyediakan layanan pengumpulan, daur ulang, pengolahan dan pembuangan untuk limbah berbahaya dan limbah tidak berbahaya.
Read more »
Ketua DPD RI Dukung PJL Jadi Pusat Pengolahan Limbah B3Perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 2019 menyediakan layanan pengumpulan, daur ulang, pengolahan dan pembuangan untuk limbah berbahaya dan limbah tidak berbahaya.
Read more »
Ketua DPD RI Dukung PT PJL Jadi Pusat Pengolahan Limbah B3 |Republika OnlineLaNyalla mengatakan semakin hari, krisis lingkungan di bumi semakin mengkhawatirkan.
Read more »
KPK Cegah Ketua DPRD Jatim dan 3 Wakil Ketua Bepergian ke Luar Negeri - Tribunnews.comKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah empat pimpinan DPRD Jawa Timur bepergian ke luar negeri selama enam bulan.
Read more »
KPK Cegah Ketua dan 3 Wakil Ketua DPRD Jatim Bepergian ke Luar NegeriKPK mencegah Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi, beserta tiga Wakil Ketua DPRD yakni Anik Maslachah, Anwar Sadad dan Achmad Iskandar ke luar negeri
Read more »