DJP Kementerian Keuangan terus melakukan penindakan hukum terhadap pengemplang pajak.
pengemplang pajak
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai oleh Bawono Effendi membacakan putusan pidana penjara terhadap dua orang terdakwa tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis . Selain itu, kedua terdakwa juga dijatuhkan pidana denda masing-masing sebesar Rp 112.256.412.538 yang wajib dibayar dalam kurun waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika tidak dibayarkan dalam kurun waktu tersebut, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda.
Selama proses penyidikan yang dilakukan oleh Kanwil DJP Jakarta Selatan I, terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menempuh upaya hukum administratif dengan melunasi jumlah pokok pajak kurang bayar ditambah sanksi administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan, namun tidak dimanfaatkan.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pengemplang Pajak Tak Bisa Kabur, Sri Mulyani Cs Akan Kejar!Kementerian Keuangan memastikan akan terus mengejar para pengemplang pajak, demi memulihkan penerimaan negara.
Read more »
5 Pilar Penting UU P2SK, Penguatan Otoritas hingga Perlindungan KonsumenWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, UU Nomor 4 Tahun 2023 ini sangat komprehensif untuk menunjang kinerja 4 lembaga keuangan di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Read more »
Ada Lelang Rumah Murah di Jakarta, Harga Mulai Rp 250 Juta!DJKN Kementerian Keuangan, menggelar lelang rumah murah di wilayah DKI Jakarta. Tertarik? Simak dulu infonya! Lelang Rumah
Read more »
Kemenkeu Beberkan 5 Pilar Utama dalam UU PPSK | merdeka.comWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) dirumuskan sangat komprehensif untuk menunjang kinerja dari 4 lembaga keuangan di bawah Kementerian Keuangan.,UU P2SK,Kemenkeu,OJK,KILAS,Ekonomi Indonesia,Jakarta
Read more »
Jaksa Agung Instruksikan Jajarannya Segera Tangani Aduan Penyelewengan Keuangan DesaJaksa Agung menegaskan jangan sampai aparatur desa dijadikan objek pemeriksaan apalagi hingga berulang tahun.
Read more »
Cek Fakta: Hoaks Informasi Rekrutmen CPNS Kementerian Pertahanan Tahun 2023Beredar di media sosial postingan informasi rekrutmen CPNS Kementerian Pertahanan 2023. Postingan ini beredar sejak beberapa waktu lalu.
Read more »