Hampir dua bulan sejak pemerintah kirim surat presiden berisi usul pembahasan RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana pada 4 Mei lalu, DPR belum juga memprosesnya. Paripurna Selasa ini pun, DPR masih beralasan. Ada apa? Polhuk AdadiKompas Kompas58
Hampir dua bulan setelah pemerintah mengirimkan surat presiden berisi usul pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana pada 4 Mei lalu, DPR belum juga memutuskan untuk memprosesnya. Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa , surpres itu belum juga dibacakan.
Bukan berarti ini tidak kami lakukan , ini tetap kami jalankan, tetapi sesuai mekanismenya, ada prioritas-prioritas tertentu yang memang kami dahulukan. Karena, ya, sekarang ini teman-teman DPR banyak kegiatan di dapil , bertemu dengan konstituen, dan sebagainya.Ketua DPR Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR Rachmad Gobel , Lodewijk F Paulus , dan Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa .
Itu, kan, ada proses secara politik di antara fraks-fraksi, masih berjalan. Setelah mereka bulat, baru sampai ke kami di pimpinan DPR itu. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto, melalui keterangan tertulis menyatakan, pihaknya juga tengah menunggu hasil rapat Bamus DPR untuk menentukan AKD yang akan membahas RUU Perampasan Aset. Pihaknya siap jika nanti Komisi III yang mendapatkan penugasan.Ilustrasi. Suasana rapat kerja Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu .
”Jadi, narasi yang dibangun selama ini adalah narasi yang keliru karena faktanya DPR tidak pernah menolak. Bisa dilihat dari proses prolegnas yang tidak pernah ada hambatan sama sekali. Tetapi, karena sudah dibangun narasi yang keliru ini, kami juga khawatir publik akan menilai negatif ketika ada perdebatan. Padahal, perdebatan itu bukan perdebatan politis, tetapi perdebatan teoretik mengenai hukum,” ujar Taufik .
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Dulu Desak Pemerintah, Sekarang DPR Tak Kunjung Bacakan Surpres RUU Perampasan AsetSurpres tersebut sudah dikirim pemerintah dan diterima DPR sejak 4 Mei 2023. Namun, kini surpres itu tak kunjung dibacakan dengan dalih proses politik
Read more »
Belum Bacakan Surpres RUU Perampasan Aset, Puan: Sabar |Republika OnlineMenurut Bambang Wuryanto, pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR masih alot.
Read more »
Kasus Migor, Kejagung Diminta Terapkan TPPU atau Perampasan Aset |Republika OnlineKejaksaan Agung diminta menerapkan TPPU atau perampasan aset dalam kasus migor.
Read more »
Huft...Dana Binance Gak Dibekukan, Investor Masih Aman!Binance yang mencapai kesepakatan untuk menghindari pembekuan aset dan tetap menyimpan aset pelanggan di Amerika Serikat.
Read more »
Komisi IX DPR dan Pemerintah Gelar Raker Pengambilan Keputusan RUU KesehatanKomisi IX DPR RI bersama perwakilan pemerintah menggelar Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law. - Halaman 1
Read more »
RUU Kesehatan Lanjut ke Paripurna DPR RI, IDI Cs Jadi Mogok?RUU Kesehatan bakal berlanjut ke pembicaraan tingkat II di Paripurna. Sejumlah nakes yang terwakili 5 organisasi profesi sempat menyarakan protes. Jadi mogok?
Read more »