Aturan ini untuk melindungi kepentingan publik, karena koperasi khususnya KSP memang menjadi pihak pelapor berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU
KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana menegaskan, pemerintah saat ini berkomitmen untuk melindungi kepentingan publik dari beragam kasus yang disinyalir dapat menimbulkan praktik pencucian uang termasuk dari Koperasi Simpan Pinjam yang kini menjadi perhatian publik.
"Kami mendorong revisi Undang-Undang Perkoperasian untuk segera diresmikan karena harus ada kepastian hukum bagi kami. Jadi kalau sistem open loop juga nantinya harus diawasi oleh OJK juga tidak masalah, yang penting ada kepastian hukum," ujar Sahala. "Kami merasa gara-gara segelintir orang, KSP ini jadi digeneralisir semua. Kasus 8 KSP bermasalah sudah mencoreng muka pelaku koperasi Indonesia khususnya KSP," tuturnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kini KSP Klasifikasi Usaha 3 dan 4 Wajib Terhubung ke PPATKKEMENTERIAN Koperasi dan UKM mewajibkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dengan Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) 3 dan 4 agar terhubung ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Read more »
Transaksi Koperasi Simpan Pinjam di Atas Rp 500 Juta Bakal Diawasi PPATK |Republika OnlineSejauh ini, sudah terdapat 756 KSP yang telah terhubung dengan PPATK.
Read more »
KSP Klasifikasi Usaha 3 dan 4 Wajib Terhubung ke PPATKKemenkop UKM mewajibkan koperasi simpan pinjam (KSP) dengan klasifikasi usaha koperasi (KUK) 3 dan 4 agar terhubung ke PPATK.
Read more »
Jreng, Korban Indosurya Tiba-Tiba Cabut Laporan! Ada Apa Nih?Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KSP Indosurya mencabut laporan ke kepolisian Indosurya, kenapa?
Read more »
Sultan Minta Pemerintah Cabut Penghargaan Satyalancana Wira Karya Dari Ketua Pengawas KSP Sejahtera BersamaWakil Ketua DPD RI mendesak pemerintah untuk mencabut penghargaan Satyalancana yang diberikan kepada ketua pengawas koperasi simpan pinjam Sejahtera Bersama Iwan Setiawan.
Read more »
Sultan Minta Pemerintah Cabut Penghargaan Satyalancana dari Ketua Pengawas KSPWakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah untuk mencabut penghargaan Satyalancana.
Read more »