Andy A Djunaid, Ketua Kospin Jasa Pekalongan. menyampaikan kekhawatiran jika RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) terutama pasal 191, 192 dan 298 diberlakukan.
FORUM Koperasi Indonesia menyampaikan aspirasi penolakan pengawasan koperasi melalui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tertuang dalam beberapa ketentuan pasal dalam Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan .
Andy menyampaikan kegelisahan koperasi atas RUU P2SK. Andy yang juga Ketua Kospin Jasa Pekalongan. menyampaikan kekhawatiran jika RUU P2SK terutama pasal 191, 192 dan 298 diberlakukan."Pengawasan koperasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berpotensi untuk menghilangkan jati diri koperasi," katanya. Ia mengatakan telah 75 tahun koperasi menjadi milik masyarakat Indonesia, koperasi saat ini tetap menjadi milik rakyat sedangkan perbankan saat ini hampir 97% dimiliki oleh asing sementara koperasi tetap akan menjadi milik rakyat kebanyakan.
Kamaruddin manambahkan, mengapa dirinya mengutip pesan Bung Hatta, karena menurutnya lahirnya pasal pasal 191, 192 dan 298 dalam RUU P2SK tidak lepas dari karena karena ulah 9 koperasi bermasalah. Dari Undang-undang, peraturan pemerintah dan permenkop Kambara menyatakan bahwa Kemenkop UK memang punya kewenangan mengawasi koperasi di Indonesia.
Bergesernya pengawasan koperasi pada OJK tentu menggeser manajemen risiko yang mempertimbangkan nilai-nilai koperasi menjadi bergeser dengan menempatkan uang di atas segalanya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Sambangi Fraksi PKS DPR, Forkopi: RUU P2SK Mencederai Jati Diri Koperasi di IndonesiaSejumlah pasal di dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) mendapatkan penolakan keras dari Forkopi.
Read more »
173 Anggota DPR Tak Hadir Rapat Paripurna Pengesahan RUU Papua Barat DayaDPR RI menggelar rapat paripurna yang salah satu agendanya pengesahan RUU Papua Barat Daya. Sebanyak 173 anggota DPR tak hadir dalam rapat paripurna hari ini.
Read more »
Anggota DPR Tegaskan Calon Panglima TNI Hak Prerogatif Presiden, Tidak Bisa Dipaksa | merdeka.comPanglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun. Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa dipaksa dalam memilih panglima TNI pengganti Andika. Sebab, menurutnya, Jokowi bebas memilih calon Panglima TNI dari salah satu kesatuan.
Read more »
Anggota Komisi I DPR: Penunjukan Panglima TNI Hak Prerogatif Presiden, Bisa Tentukan Sendiri - Tribunnews.comNantinya, kata dia, Panglima TNI pengganti Jenderal Andika akan memiliki pekerjaan rumah dan tanggung jawab yang cukup berat.
Read more »
DPR Sahkan UU Papua Barat Daya, Tim Percepatan: Terima Kasih Presiden dan Ketua DPRDPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya menjadi Undang-undang.
Read more »
RDPU RKUHP Dianggap Kebaikan Hati DPR, PSHK: DPR Gagal Paham Partisipasi PublikDPR dikritik karena menyebut Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) adalah kebaikan hati mereka. Padahal, masukan masyarakat dijamin dalam UU Pembentukan Perundang-Undangan. TempoNasional
Read more »