Sebanyak 39 pejabat Kemenkeu merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN. Mereka dibayar setidaknya Rp180 miliar per tahun. Namun, Kemenkeu bersikukuh hal itu adalah “bentuk pengawasan pemerintah sebagai pemegang saham” BUMN dan 'tidak melanggar UU'.
pun menyebutkan bahwa anggota komisaris dilarang merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau jabatan lainnya sesuatu peraturan perundang-undangan.Nomor 80/PUU-XVII/2019 telah menegaskan bahwa larangan rangkap jabatan juga berlaku pada wakil menteri, tidak hanya pada menteri. Namun saat ini, wakil menteri keuangan termasuk salah satu pejabat yang merangkap jabatan sebagai komisaris.
Di dalam UU BUMN, pasal 6 memang menyebutkan bahwa pengawasan BUMN salah satunya dilakukan oleh komisaris.berhak menjadi komisaris dalam rangka pengawasan. “Kalau pengawasan apa betul seperti itu? Pengawasan kan bisa dengan cara lain seperti minta laporan, audit. Jadi menurut saya, justifikasi itu tidak valid, justru membuat preseden yang buruk,” kata Yeka.“Yang bisa terjadi justru kongkalikong, konflik kepentingan, entah itu manipulasi pajak, dan sebagainya.”
Menurut catatan Fitra, pemerintah mengucurkan modal untuk BUMN sebesar Rp205 triliun sejak 2020 hingga 2023, tapi dividen yang dihasilkan BUMN untuk negara hanya sebesar Rp161,4 triliun. Kasus-kasus korupsi pun masih menjangkiti BUMN. Sejak tahun 2004-2022, terdapat 119 kasus korupsi di BUMN dengan total kerugian Rp47,9 triliun.“Alih-alih memperbaiki keadaan, BUMN dijadikan sapi perah, tidak hanya oleh kepentingan politik tapi juga oleh kepentingan birokrasi sekalipun ada dasar regulasinya, meski dasar regulasinya pun lemah.”
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pejabat Kemenkeu Jadi Komisaris BUMN, Apakah Melanggar Hukum?Publik mempertanyakan mengenai dasar hukum rangkap jabatan pejabat Kementerian Keuangan sebagai komisaris BUMN.
Read more »
Pejabat Kemenkeu Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Disorot: Honor Banyak Sekali!Pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang rangkap jabatan komisaris BUMN disorot terkait penghasilan berlipat.
Read more »
PPATK Sebut Transaksi Mencurigakan di Kemenkeu Sudah Terjadi Sejak Lama, HmmPPATK mengungkapkan temuannya mengenai lalu lintas keuangan yang mencurigakan pada pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Read more »
Article headlineGELORA.CO -Demi pengungkapan dugaan transaksi keuangan mencurigakan pegawai Direktorat Jederal Pajak, Kementerian Keuangan, Pusat Pelaporan...
Read more »
Remunerasi Kementerian KeuanganMelihat persoalan besar, Sri kemudian melibatkan sejumlah tokoh untuk diminta memberi masukan. Dia mengakui saat itu ada pandangan terhadap Kementerian Keuangan sebagai lembaga yang korup. MajalahTempo
Read more »
Rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan soal Rafael Alun: Dipecat!Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan akhirnya mengambil keputuan terhadap Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak yang anaknya melakukan penganiayaan....
Read more »