Kemenko Perekonomian: Revisi PP 109 Tahun 2012 Belum Urgen

South Africa News News

Kemenko Perekonomian: Revisi PP 109 Tahun 2012 Belum Urgen
South Africa Latest News,South Africa Headlines
  • 📰 kompascom
  • ⏱ Reading Time:
  • 38 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 19%
  • Publisher: 68%

Pemerintah menilai revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 belum mendesak.

Pemerintah menilai revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan tidak mendesak dilakukan.

Asisten Deputi Pengembangan Industri Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Atong Soekirman mengungkapkan, pemerintah saat ini tengah fokus memulihkan ekonomi nasional dari dampak Pandemi Covid-19 ketimbang merevisi PP 109 Tahun 2012. "Jadi pro dan kontranya cukup tinggi namun karena kondisi pandemi Covid-19 dan upaya pemerintah ini sedang pemulihan ekonomi nasional, kami di Kemenko Ekon memandang masih belum urgen untuk merevisi PP 109 ini," ujar dia melalui keterangan tertulis, Selasa .

Apalagi dia menambahkan, industri hasil tembakau yang sangat berkaitan dengan PP No.109/2012 tersebut tengah tertekan akibat pandemi Covid-19. Bila aturannya berubah-ubah, maka dikhawatirkan akan menyulitkan industri tersebut bergerak.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

kompascom /  🏆 9. in İD

South Africa Latest News, South Africa Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kemko Perekonomian Ajukan Anggaran Rp 503 MKemko Perekonomian Ajukan Anggaran Rp 503 MKemko Perekonomian mengajukan anggaran Rp 503 miliar untuk tahun anggaran 2022. Ini rinciannya Selengkapnya klik 👇 Anggaran
Read more »

Kinerja PPN Didorong Agar Semakin OptimalKinerja PPN Didorong Agar Semakin OptimalGuna perbaiki kinerja PPN pemerintah berencana ubah skema serta kaji ulang jenis barang dan jasa yang dikecualikan dari objek pajak. Barang strategis yang dibutuhkan untuk kepentingan umum berpotensi tetap tidak dikenakan pajak. Ekonomi AdadiKompas
Read more »

Mahfud Pastikan RKUHP Akomodir Silang PendapatMahfud Pastikan RKUHP Akomodir Silang PendapatPasalnya dalam penyusunan perubahan payung besar hukum pidana ini menggunakan pendekatan resultante atau keputusan yang mewakili kepentingan bersama yang berbeda-beda.
Read more »

Arsjad Rasjid: UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian IndonesiaArsjad Rasjid: UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian IndonesiaWakil Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan UMKM adalah fondasi dari perekonomian Indonesia. UMKM
Read more »

Arli: Bali Bisa Kembangkan Kembali Rumput LautArli: Bali Bisa Kembangkan Kembali Rumput LautPerekonomian Bali terpuruk akibat Covid-19. Budi daya rumput laut mungkin bisa jadi solusi. Baca selengkapnya, klik 👇👇👇 RumputLaut
Read more »

Tren Covid-19 Naik, Menko Airlangga Minta RS Tambah KapasitasTren Covid-19 Naik, Menko Airlangga Minta RS Tambah KapasitasMenko Perekonomian Airlangga Hartanto minta RS tambah kapasitas terkait dengan naiknya angka penularan Covid-19.
Read more »



Render Time: 2025-03-14 20:09:26