Kemenhan Tekankan RUU Anti-penghilangan Paksa Tak Berlaku Surut

Ratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa dapat menguatkan kerangka hukum nasional dalam perlindungan warga negara terhadap praktik penghilangan paksa. Polhuk AdadiKompas

Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR dengan pemerintah tentang RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa , di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa .

JAKARTA, KOMPAS - Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, yang setelah disahkan tidak berlaku surut, menjadi salah satu penekanan

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

hariankompas /  🏆 8. in İD

South Africa Latest News, South Africa Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Barista Innovation Challenge 2022 Sajikan Ragam Kreasi Menu UnikBarista Course ini diharapkan dapat memfasilitasi barista Indonesia untuk dapat berkarya di kancah internasional.
Read more »

[FULL] Jaksa Tolak Pleidoi Richard Eliezer dalam Replik: Tak Ada Daya Paksa Saat Tembak YosuaJaksa penuntut umum tolak pleidoi Richard Eliezer dalam sidang replik yang digelar di PN Jakarta Selatan, Senin (30/1).
Read more »

Bali Butuh Keamanan Berstandar Internasional, Made Mangku Pastika Sentil Tri Hita KaranaPariwisata Bali membutuhkan keamanan berstandar internasional, anggota DPD RI Made Mangku Pastika sentil filosofi Tri Hita Karana
Read more »

Dosen Universitas BSI Jadi Pembicara |em|Webinar|/em| Internasional |Republika OnlineWebinar memaparkan migrasi pendidikan yang dilakukan para pendidik pascapandemi
Read more »

Aktivis Internasional Puji Visi Kepemimpinan Erick Thohir |Republika OnlineErick dinilai memiliki semangat kolaboratif untuk bisa maju bersama ke depannya.
Read more »

Hakim Agung: Indonesia Perlu UU Hukum Perdata InternasionalHakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung RI Haswandi menilai Indonesia memerlukan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (UU HPI) di tengah era globalis...
Read more »