Kemendagri Minta Pemda Genjot APBD dan Peningkatan PAD

South Africa News News

Kemendagri Minta Pemda Genjot APBD dan Peningkatan PAD
South Africa Latest News,South Africa Headlines
  • 📰 jawapos
  • ⏱ Reading Time:
  • 16 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 10%
  • Publisher: 51%

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).

JawaPos.com – Kementerian Dalam Negeri mendorong langkah strategis pemerintah daerah dalam menggenjot realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan meningkatkan pendapatan asli daerah . Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyatakan, guna mendorong pemerataan kesejahteraan dan perekonomian di daerah, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah .

Selain itu, Fatoni menegaskan, sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 373 dan 374 tentang Pemerintahan Daerah. Menteri Dalam Negeri selaku poros pemerintahan dan politik dalam negeri melakukan pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

jawapos /  🏆 35. in İD

South Africa Latest News, South Africa Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Puskod FH UKI Minta RUU Masyarakat Hukum Adat Jadi UUPuskod FH UKI Minta RUU Masyarakat Hukum Adat Jadi UUPuskod FH UKI meminta Rancangan Undang-undang atau RUU Masyarakat Hukum Adat segera menjadi Undang-undang.
Read more »

Kapolda Sumbar Nyatakan Perang Terhadap Perjudian |Republika OnlineKapolda Sumbar Nyatakan Perang Terhadap Perjudian |Republika OnlinePenangkapan pelaku judi tersebut karena dilarang oleh agama Islam juga undang-undang.
Read more »

Siap-Siap! Pemda Bisa Hapus Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dan BBN 2Siap-Siap! Pemda Bisa Hapus Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dan BBN 2Undang-undang Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) telah mengatur penghapusan pajak kendaraan bermotor dan BBN 2.
Read more »

Perda Dianggap Ilegal, Ribuan Warga 'Surat Ijo' Surabaya Tolak Bayar RetribusiPerda Dianggap Ilegal, Ribuan Warga 'Surat Ijo' Surabaya Tolak Bayar RetribusiKomunitas Pejuang Surat Ijo Surabaya (KPSIS) menolak membayar retribusi Izin Pemakaian Tanah (IPT) Pemerintah Kota Surabaya karena pungutan itu dianggap tidak sah dan menyalahi Undang-Undang.
Read more »

Anies Baswedan Undang Gubernur Tokyo ke Konferensi Urban 20Anies Baswedan Undang Gubernur Tokyo ke Konferensi Urban 20Anies Baswedan Undang Gubernur Tokyo ke Konferensi Urban 20: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengundang Gubernur Tokyo Yuriko Koieke untuk menghadari konferensi Urban 20 di Jakarta, pada 30-31 Agustus 2022.
Read more »



Render Time: 2025-03-10 22:03:00