Kemenag tengah memproses pencairan tunjangan insentif bagi guru madrasah bukan PNS (GBPNS) dan guru madrasah yang masih berstatus non-sertifikasi.
) telah memproses pencairan tunjangan insentif bagi guru madrasah bukan PNS dan guru madrasah yang masih berstatus non-sertifikasi.Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kemenag Muhammad Zain menyampaikan, penyaluran insentif ini dilakukan paling lambat November 2022.
"Kami akan rapel satu tahun dan diupayakan bisa cair paling lambat November 2022. Kami bersyukur kalau bisa bisa lebih cepat dari itu," ujar Zain, saat dihubungiIa menjelaskan, insentif ini merupakan bentuk rekognisi negara kepada para guru yang telah berdedikasi dan mengabdikan hidupnya dalam mencerdaskan anak bangsa.Baca juga:Saat dikonfirmasi, Zain mengatakan bahwa bantuan insentif diberikan kepada guru non PNS dan Non Sertifikasi berdasarkan kinerja mereka.
"Jadi harus ada laporan kinerja mereka lewat Simpatika dan minimal memenuhi 6 JP perminggunya," ujar Zain. Artinya, kriteria penerima insentif, yakni guru Raudhatul Athfal , Madrasah Ibtidaiyah , Madrasah Tsanawiyah , dan Madrasah Aliyah , bukan untuk Pegawai Negeri Sipil. "Jadi penerimanya dinamis dan otomatis karena berdasarkan kinerja mereka. Jadi mungkin saja ada yang menerima tahun kemarin, tahun ini tidak karena tidak memenuhi kriteria," lanjut dia.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Dirapel Setahun, Tunjangan Insentif Guru Non-PNS Cair Paling Lambat NovemberKementerian Agama (Kemenag) sedang memproses pencairan tunjangan insentif bagi guru madrasah bukan pegawai negeri sipil (PNS).
Read more »
Polisi Segera Serahkan Surat Resmi Hasil Tes DNA PNS Semarang kepada KeluargaPolisi akan menyerahkan surat resmi DNA Iwan Boedi PNS Bapenda Semarang secepatnya. pegawaibapendasemarang
Read more »
Kejati Malut Periksa Dirut RSU CB Ternate Terkait Kasus Korupsi Tambahan Penghasilan PegawaiKejaksaan Tinggi Maluku Utara melakukan pemeriksaan terhadap Dirut RSU Chasan Boesoerie (CB) Ternate dr Syamsul Bahri dalam kasus dugaan korupsi pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS dan non-PNS.
Read more »
Kemendagri Bantah SE Baru Mendagri Soal Pj, Plt, Pjs Kepala Daerah Bisa Pecat Atau Mutasi PNS - Tribunnews.comKemendagri membantah anggapan bahwa edaran tersebut memberikan izin kepada penjabat sementara untuk bisa memutasi PNS.
Read more »
PNS Harus 'Canggih' Supaya Birokrasi RI Bisa Bersaing, Gimana Caranya?Indonesia diharapkan bisa memiliki birokrasi kelas dunia. Apa itu dan bagaimana caranya?
Read more »
PNS Makassar Wajib Pakai Jasa Ojek Online Tiap Selasa, Pengamat ProtesPNS Makassar Wajib Pakai Jasa Ojek Online Tiap Selasa, Pengamat Protes: Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengkritik pemerintah daerah Kota Makassar meminta pegawainya menggunakan ojek online.
Read more »