Kekosongan hukum LGBT justru menjadi tugas negara untuk mengaturnya.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan dalam kasus LGBT. pemerintah tidak bisa melepaskan tanggung jawab untuk menjaga moralitas masyarakat dan menjaga ketertiban umum,
"Tidak adanya aturan hukum yang menjerat pelaku/perilaku LGBT justru menjadi tugas negara untuk mengaturnya demi menegakkan moralitas dan ketertiban umum karena demikianlah fungsi utama dari hukum,” ungkap Jazuli. Anggota Komisi I DPR ini menegaskan di atas kewajiban negara untuk menegakkan hukum, negara memiliki tanggung jawab menjaga moralitas masyarakat dan ketertiban umum. Gerakan dan paham LGBT sering mendasarkan diri pada HAM dan masalah privat, padahal dalam konteks Indonesia hak asasi dibatasi oleh undang-undang yang menimbang nilai moral agama dan budaya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Isi Kekosongan Hukum Soal LGBT, HNW Sebut DPR Bisa Inisiatif Ajukan RUUHidayat Nur Wahid mengkritik narasi yang menyebut bahwa di alam demokrasi pemerintah tidak bisa melarang LGBT.
Read more »
Mahfud MD Jawab Perihal Pelaku LGBT dan para Promotornya Tidak Ditindak Secara Hukum - Tribunnews.comTerkait asas legalitas, LGBT tidak ditindak secara hukum karena tidak atau belum dilarang oleh hukum yang disertai ancaman hukuman.
Read more »
Bertentangan dengan Pancasila, PKS: Jangan Beri Ruang Pelaku LGBTPartai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan, tak ada ruang bagi pelaku (dan perilaku) LGBT di Indonesia. Hal ini dikatakan Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini....
Read more »
Bahas LGBT, Mahfud MD Kok Bawa-Bawa Ateis?Menkopolhukam Mahfud MD tiba-tiba melibatkan ateisme dengan polemik konten LGBT di podcast Deddy Corbuzier. Ada apa?
Read more »
Konten LGBT Deddy Corbuzier, Ketua PBNU: Dia Khilaf, Perlu Dimaklumi | Kabar24 - Bisnis.comKetua PBNU Ahmad Fahrur Rozi menilai langkah Deddy Corbuzier yang mengunggah konten terkait isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) merupakan kekhilafan.
Read more »
Soal LGBT, KPI Tegaskan Tidak Berwenang Awasi Konten MedsosKPI menilai isu LGBT tidak sesuai dengan nilai dan norma di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dan KPI terus memantau secara intensif di setiap lembaga penyiaran.
Read more »