Kebocoran data pribadi dan tanggungjawab pemerintah: 'Tak perlu ada gugatan, kalau regulator berani dan tegas' - BBC News Indonesia

South Africa News News

Kebocoran data pribadi dan tanggungjawab pemerintah: 'Tak perlu ada gugatan, kalau regulator berani dan tegas' - BBC News Indonesia
South Africa Latest News,South Africa Headlines
  • 📰 BBCIndonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 35 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 17%
  • Publisher: 50%

Kebocoran data pribadi masyarakat kembali terulang setelah akhir pekan lalu, data pelanggan Indihome diduga dibagikan gratis di situs gelap. Mengapa tidak ada sanksi terhadap penyedia jasa?

Bagaimanapun, gugatan hukum terhadap pemerintah dan pengelola atau penyedia layanan terkait dugaan kebocoran data pribadi masyarakat ini bukanlah yang pertama.

"Kalau regulatornya [Menkoinfo] kuat, tegas, enggak perlu ada gugatan dari masyarakat," kata David Tobing kepada BBC News Indonesia, Senin malam.Menurutnya, kalau pemerintah langsung memberikan sanksi atau peringatan tertulis kepada penyedia layanan yang terbukti menyebabkan kebocoran, "itu kelihatan kalau regulator."

Jika fungsi ini berjalan baik, demikian David Tobing, "tidak harus menunggu pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi."Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan, mengatakan, dalam aturan yang ada sekarang, belum ada klausul yang mengatur tentang sanksi.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

BBCIndonesia /  🏆 42. in İD

South Africa Latest News, South Africa Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DPR Utamakan Kualitas dalam Pembentukan Undang-UndangDPR Utamakan Kualitas dalam Pembentukan Undang-UndangPolitik legislasi DPR dan pemerintah mengutamakan kualitas daripada kuantitas UU
Read more »

Rapat Bersama Anggota DPR, Kompolnas Diusulkan Menjadi Mitra Komisi III DPR RIRapat Bersama Anggota DPR, Kompolnas Diusulkan Menjadi Mitra Komisi III DPR RIPolitikus sekaligus pengacara Arsul Sani meminta segenap dewan komisi III DPR untuk mengajak Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai mitra kerja dalam melakukan sinergi agar institusi Polri semakin maju di masa mendatang.
Read more »

Singapura Bakal Legalkan Seks Sesama Jenis, Majelis Ulama Minta Pemerintah Hormati Nilai-Nilai Islam - Pikiran-Rakyat.comSingapura Bakal Legalkan Seks Sesama Jenis, Majelis Ulama Minta Pemerintah Hormati Nilai-Nilai Islam - Pikiran-Rakyat.comMajelis Ulama Islam Singapura menanggapi rencana PM Singapura mencabut Undang-Undang kriminalisasi seks gay.
Read more »

Singapura Putuskan Dekriminalisasi Hubungan Seksual Laki-Laki dengan Laki-LakiSingapura Putuskan Dekriminalisasi Hubungan Seksual Laki-Laki dengan Laki-LakiSingapura akan mendekriminalisasi hubungan seks antar laki-laki dengan mencabut pasal undang-undang era kolonial.
Read more »

Komisi III DPR Rapat dengan LPSK, Komnas HAM, dan Kompolnas untuk Kasus Pembunuhan oleh Ferdy SamboKomisi III DPR Rapat dengan LPSK, Komnas HAM, dan Kompolnas untuk Kasus Pembunuhan oleh Ferdy SamboPertemuan antara Komisi III DPR dengan LPSK, Komnas HAM dan Kompolnas menurut rencana akan...
Read more »

Eks Pengacara Bharada E Tiba-tiba Minta Maaf ke Kabareskrim, Undang Agus Andrianto ke KonserEks Pengacara Bharada E Tiba-tiba Minta Maaf ke Kabareskrim, Undang Agus Andrianto ke Konser'Saya pribadi bersama Pak Burhanuddin meminta maaf kepada Pak Kabareskrim kalau ada bahasa saya yang kurang berkenan atau menyindir,' kata Deolipa saat menggelar konferensi pers. TempoMetro
Read more »



Render Time: 2025-03-12 05:56:55