Kebijakan Sistem Kontrak Penangkapan Ikan, DPR Minta Pemerintah Lindungi Nelayan Kecil

South Africa News News

Kebijakan Sistem Kontrak Penangkapan Ikan, DPR Minta Pemerintah Lindungi Nelayan Kecil
South Africa Latest News,South Africa Headlines
  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 48 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 22%
  • Publisher: 63%

Ketua DPR meminta pemerintah serius merespons kekhawatiran nelayan kecil

Puan menilai regulasi baru tersebut dinilai baik sebagai upaya menambah penerimaan negara di bidang perikanan. Namun demikian kebijakan tersebut hendaknya juga harus dibarengi dengan pengawasan yang super ketat, baik itu terkait besaran kapal, wilayah penangkapan, alat, kuota, sampai dengan potensi kekerasan di laut.

"Sehingga tidak ada nelayan kecil tradisional yang dirugikan, apalagi tersingkirkan akibat regulasi tersebut. Nelayan kita tidak boleh tidak berdaya di laut sendiri," ucap mantan Menko PMK itu. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus menjamin penegakan hukum di laut. Sebab menurutnya pembiaran pelanggaran hukum di laut hanya akan membuat para nelayan kecil tradisional dengan sumber daya yang minim, semakin terancam.

"Petugas juga harus siaga 24 jam dalam merespons setiap laporan pelanggaran hukum di laut. Petugas ini adalah wujud kehadiran negara untuk melindungi para nelayan kecil tradisional di lautan," tegasnya. Puan juga meminta aparat penegak hukum dan kedaulatan untuk menjaga laut Indonesia dari pencurian ikan oleh kapal-kapal asing."Nelayan kecil dan tradisional harus dilindungi bukan hanya dari kapal besar korporasi yang resmi beroperasi, tetapi juga dari kapal-kapal pencuri," tuturnya.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

republikaonline /  🏆 16. in İD

South Africa Latest News, South Africa Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ketua DPR Ingin Rakyat Merasakan Pemulihan EkonomiKetua DPR Ingin Rakyat Merasakan Pemulihan EkonomiKetua DPR Puan Maharani menginginkan agar rakyat merasakan langsung pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.
Read more »

Jokowi Segera Serahkan Nama Calon Anggota dan Dewas BPKH ke DPRJokowi Segera Serahkan Nama Calon Anggota dan Dewas BPKH ke DPRPansel calon Anggota dan Dewas BPKH periode 2022-2027 sudah bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Jakarta,
Read more »

DPR Cecar Praktino, Pramono, dan Moeldoko soal Deklarasi ApdesiDPR Cecar Praktino, Pramono, dan Moeldoko soal Deklarasi ApdesiDeklarasi presiden tiga periode oleh Apdesi menuai sorotan Komisi II DPR. Beberapa anggota Komisi II mencecar Pratikno, Pramono, dan Moeldoko terkait hal itu.
Read more »

Anggota DPR ajak masyarakat jadi pejuang melawan hoaksAnggota DPR ajak masyarakat jadi pejuang melawan hoaksAnggota Komisi I DPR RI ajak masyarakat Indonesia untuk menjadi pejuang dalam melawan hoaks atau berita bohong agar tidak terpengaruh oleh fitnah, hasutan, bahkan untuk menghindari jeratan tindak pidana.
Read more »

DPR Sebut Indonesia Telah Siap dengan Berbagai Skenario Haji 2022DPR Sebut Indonesia Telah Siap dengan Berbagai Skenario Haji 2022DPR Sebut Indonesia Telah Siap dengan Berbagai Skenario Haji 2022. Ace menyebut ada sinyal penyelenggaraan haji tahun ini. Meski dirinya juga belum bisa memastikan berapa kuota pasti yang akan diberikan pemerintahan Arab Saudi untuk Indonesia.
Read more »

IDI Pecat Dokter Terawan, DPR: Izin Praktik Kedokteran Seharusnya Wewenang Penuh Pemerintah | Kabar24 - Bisnis.comIDI Pecat Dokter Terawan, DPR: Izin Praktik Kedokteran Seharusnya Wewenang Penuh Pemerintah | Kabar24 - Bisnis.comKomisi IX DPR Rahmad Handoyo mengatakan bahwa Undang-undang Praktik Kedokteran perlu disempurnakan terkait kewenangan pemerintah dan IDI.
Read more »



Render Time: 2025-03-13 09:05:18