Kebijakan Pendidikan Pemerintah Dinilai Masih Bias ke Sekolah Negeri |Republika Online

South Africa News News

Kebijakan Pendidikan Pemerintah Dinilai Masih Bias ke Sekolah Negeri |Republika Online
South Africa Latest News,South Africa Headlines
  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 53 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 25%
  • Publisher: 63%

Apabila pemerintah membangun sekolah negeri, sekolah swasta juga harus diperhatikan.

Universitas Muhammadiyah Jakarta menjalin kerja sama dengan Media Indonesia. Tampak Rektor UMJ DR Ma

Menurut Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr Ma'mun Murod Al-Barbasy kewajiban yang dibangun adalah negara hadir mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalangan swasta yang membantu negara. Jumlah perguruan tinggi negeri hanya 10 persen dari jumlah perguruan tinggi swasta yang mencapai sekitar 400 PTS.

Ma'mun juga menyingung masalah pendidikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka . Pihaknya mendukung kebijakan Kemendikbudristek tersebut, namun dinilainya masih ada masalah serius yang harus dievaluasi. Program tersebut mengabaikan peran kampus sebagai media pembelajaran terkait dengan masalah kepemimpinan.

Selain itu kebijakan dibatasinya kapasitas dosen tidak tetap untuk mengajar hanya 10 persen juga berdampak buruk bagi pendidikan di perguruan tinggi. Padahal dosen tidak tetap yang berkualitas sangat dibutuhkan bagi mahasiswa untuk berbagi ilmu antar perguruan tinggi. Sebagai gambaran sejumlah ilmuwan ternama sempat mengajar di beberapa fakultas di UMJ dan kini aktivitas mereka dibatasi oleh kebijakan tersebut.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

republikaonline /  🏆 16. in İD

South Africa Latest News, South Africa Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pemerintah Pusat Diminta Hentikan Kebijakan Sekolah Pukul 05.30 di NTTPemerintah Pusat Diminta Hentikan Kebijakan Sekolah Pukul 05.30 di NTTPemerintah pusat diminta bersikap tegas dengan menghentikan kebijakan jam masuk sekolah pukul 05.30 di Nusa Tenggara Timur. Apalagi, kebijakan itu terus menuai penolakan dari berbagai pihak. Nusantara AdadiKompas
Read more »

Tunjangan kinerja Kemenkeu disebut 'tidak masuk akal', pengamat desak pemerintah rombak kebijakan tukin - BBC News IndonesiaTunjangan kinerja Kemenkeu disebut 'tidak masuk akal', pengamat desak pemerintah rombak kebijakan tukin - BBC News IndonesiaPengamat kebijakan publik, pemberian tukin di Kemenkeu nyatanya tidak berkolerasi dengan capaian kinerja dan tidak mampu menghilangkan perilaku koruptif.
Read more »

Fungsi Logistik untuk Kawal Kebijakan Pemerintah Hingga Amankan PemiluFungsi Logistik untuk Kawal Kebijakan Pemerintah Hingga Amankan PemiluKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menutup Rapat Kerja Teknis (Rakernis) satuan kerja Slog Polri yang digelar di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Read more »

Kapolri Tekankan Optimalisasi Fungsi Logistik Kawal Kebijakan Pemerintah Amankan Pemilu |Republika OnlineKapolri Tekankan Optimalisasi Fungsi Logistik Kawal Kebijakan Pemerintah Amankan Pemilu |Republika OnlinePolri akan terlibat dalam berbagai macam agenda baik tingkat nasional maupun global
Read more »

Berlainan Jam Masuk Sekolah di Berbagai NegaraBerlainan Jam Masuk Sekolah di Berbagai NegaraJam masuk sekolah bervariasi di berbagai negara, tergantung kebijakan pemerintah, kebiasaan budaya, dan berbagai faktor lainnya.
Read more »

Takut Telat Masuk Kelas Jam 5 Pagi, Siswa di NTT Ini Pilih Menginap di SekolahTakut Telat Masuk Kelas Jam 5 Pagi, Siswa di NTT Ini Pilih Menginap di SekolahKebijakan pemerintah provinsi NTT ini menjadi sorotan netizen.
Read more »



Render Time: 2025-02-27 13:40:30