Kebijakan Jalan Berbayar Hanya Beratkan Masyarakat, Pengamat: Lagi-lagi Rakyat yang Menanggung Beban
PIKIRAN RAKYAT - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia Dr Edi Hasibuan ikut mengomentari mengenai kebijakan jalan berbayar atau elektronic road pricing di Jakarta.
"Kami melihat jika ini diterapkan, lagi-lagi masyarakat yang harus menanggung beban," kata Edi, dikutip dari Antara News, Kamis 12 Januari 2023. Baca Juga: Sudah 'Akur' atau Tanda Pamit? Sandiaga Uno Temui Prabowo Subianto di Tengah Isu Hengkang ke PPP
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kebijakan Sistem Jalan Berbayar di Jakarta Dinilai Tak Populer, Pengamat: Mumpung Gubernurnya Itu Heru Budi Hartono'Kebijakan ERP memang hanya bisa dilakukan gubernurnya saat ini (Heru Budi Hartono). Mumpung dia (Heru) adalah Penjabat Gubernur,' kata Djoko.
Read more »
Pengamat nilai kebijakan jalan berbayar memberatkan masyarakatPengamat menilai kebijakan jalan berbayar (elektronic road pricing/ERP) di Jakarta malah akan memberatkan masyarakat dan meminta wacana tersebut dibatalkan.
Read more »
Soal Kebijakan Jalan Berbayar di Jakarta, Heru Budi: Masih Tahap PembahasanPenjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bahwa kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di ruas jalan Ibu Kota masih berupa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Read more »
Polda Metro Dukung Kebijakan Jalan Berbayar, Harap Kurangi Macet DKIRegulai jalan berbayar masih digodok Pemprov DKI. Polda Metro Jaya mendukung kebijakan tersebut dan berharap menjadi solusi atasi macet di Jakarta.
Read more »
Heru: Masih Ada 7 Tahapan sampai Kebijakan Jalan Berbayar Diterapkan - JawaPos.comOleh karenanya, Heru masih enggan berkomentar terkait dengan tarif yang akan dikenakan dalam kebijakan untuk mengurai kemacetan tersebut.
Read more »