Komisi Status Perempuan PBB adalah salah satu pilar Dewan Sosial dan Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa (ECOSOC).
JawaPos.com – Amerika Serikat mencabut keanggotaan Republik Islam Iran di Komisi PBB tentang Status Perempuan . Keanggotaan Iran berakhir pada Rabu malam menyusul resolusi dari Amerika Serikat. Iran bereaksi dan menyebut langkah itu ilegal.
Resolusi untuk membatalkan keikutsertaan Iran dalam Komisi Status Perempuan PBB diajukan oleh pemerintah AS. Hal ini terjadi pada saat Iran telah menjadi anggota Komisi UNCSW selama dua periode dalam 10 tahun terakhir dan memenangkan keanggotaan badan ini untuk ketiga kalinya selama pemilihan tahun lalu dengan jumlah suara maksimum . Iran menilai Amerika memaksakan tuntutan politik sepihak dan mengabaikan tata cara pemilihan anggota di lembaga internasional.
Baca juga:Buntut Kematian Mahsa Amini, Iran Terdepak dari Komisi PerempuanOleh karena itu, AS dinilai memanfaatkan perkembangan terakhir di Iran untuk mencapai tujuan utamanya. “Tindakan bias AS terhadap Republik Islam Iran ini merupakan penghinaan besar bagi negara-negara yang memberikan surara untuk keanggotaan Iran dalam UNCSW,” tegas pernyataan itu.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Buntut Kematian Mahsa Amini, Iran Terdepak dari Komisi PerempuanKeanggotaan Negeri Para Mullah itu dicabut untuk periode 2022–2026. Sejak UNCSW dibentuk, ini kali pertama mereka mencabut keanggotaan.
Read more »
Dikeluarkan dari Badan Hak-hak Perempuan PBB, Iran Salahkan AS!Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Iran dari badan hak-hak perempuan. Iran pun menuduh Amerika Serikat mendalangi keputusan PBB tersebut.
Read more »
Iran Salahkan AS karena Didepak dari Badan Perempuan PBBIran kesal pada Amerika setelah diusir dari keanggotaan Komisi PBB tentang Status Perempuan (UNCSW). Iran pada hari Kamis (15.12.2022) menuduh Amerika Serikat (AS)...
Read more »
Tanggapan Kedubes Iran di Jakarta Setelah PBB Keluarkan Iran dari Badan Hak-hak PerempuanKedubes Republik Islam Iran di Jakarta memberikan tanggapan setelah PBB mengeluarkan Iran dari Badan Hak-hak Perempuan. Ini tudingan mereka ke AS.
Read more »
Bawaslu Sebut Akses Sipol Masih Dibatasi KPU, Tak Bisa Awasi Berubahnya Status Keanggotaan ParpolPadahal, Sipol menjadi instrumen dalam verifikasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu 2024.
Read more »
Komisi III Minta Kejaksaan Usut Pihak Halangi Penyidikan Kasus KorupsiWakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kejaksaan Agung mengusut tuntas pihak-pihak diduga menghalangi proses penyidikan dugaan korupsi.
Read more »