Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi langkah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang menerbitkan diskresi kebijakan pembelajaran tatap muka 100 persen di tengah melonjaknya varian omicron.
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Retno Listyarti mendukung diskreasi yang diterbitkan pemerintah yang memberikan pilihan pada orang tua atau wali siswa untuk menentukan metode pembelajaran bagi anaknya, baik pembelajaran tatap muka atau pembelajaran jarak jauh.
Dari hasil pengawasan KPAI terkait pembelajaran tatap muka 100 persen, setidaknya ada dua titik kerentanan, yaitu tidak terjadinya jaga jarak saat proses pembelajaran di kelas dan juga terjadi kerumunan penjemput, terutama di Sekolah Dasar, yang terjadi hampir di seluruh sekolah."Karena di masa pandemi ini pemenuhan hak anak itu yang utama adalah hidup, yang kedua adalah hak sehat, yang ketiga baru hak pendidikan.
Seorang petugas medis meyemprotkan disinfektan di sebuah sekolah di Palu, Sulawesi Tengah, untuk mencegah penyebaran virus corona baru , 20 Maret 2020. Buntutnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengeluarkan diskresi atas Surat Keputusan Bersama Empat Menteri terkait pembelajaran tatap terbatas di masa COVID-19. Dalam diskresi, pemerintah menyetujui daerah-daerah yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 2 untuk menggelar sekolah tatap muka dengan kapasitas 50 persen.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah, mengkritisi adanya diskresi tersebut. Menurutnya, SKB Empat Menteri sebetulnya sudah mengatur mengenai pembelajaran tatap muka. SKB tersebut, katanya, telah mencantumkan bahwa jika kasus COVID-19 meningkat, maka pembelajaran tatap muka bisa ditunda. Sebaliknya, bila kondisi telah membaik, maka sekolah tatap muka dapat dilakukan kembali meski dengan kapasitas 50 persen.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi VIII DPR RI Dorong Pencairan Bansos di Banyumas |Republika OnlineAkselerasi penyaluran bansos diperlukan untuk memastikan KPM mendapatkan haknya.
Read more »
Anggota Komisi XI DPR: Pembangunan IKN Tak Boleh Bebani APBNKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) juga diimbau mengintegrasikan master plan dari hulu ke hilir.
Read more »
Komisi IV DPR Desak Kementan Cepat Tanggap Atasi Tikus di SragenKomisi IV DPR akan mendesak Kementan untuk segera memberikan solusi atas persoalan maraknya hama tikus di lahan pertanian Sragen.
Read more »
Omicron Mengganas, Komisi Fatwa MUI: Salat Jumat Bisa Diganti Salat Zhuhur | Kabar24 - Bisnis.comSekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengatakan, bila kasus positif Covid -19 banyak dan tidak terkendali, maka salat Jumat bisa diganti dengan salat Zhuhur.
Read more »
Jokowi Beri Tanggapan Atas Naiknya Kasus Harian Corona 27.197: Keterisian Rumah Sakit Rendah - Pikiran-Rakyat.comVarian Omicron memang menjadi penyebab naiknya kasus Covid-19. Namun, tingkat fatalitas varian Omicron tergolong rendah dari varian Delta.
Read more »
Kasus COVID-19 parah di Jepang meroketKasus COVID-19 di Jepang meroket, sebagian besar wilayah Jepang yang kini berada di bawah pembatasan COVID-19 berupaya untuk menekan penularan Omicron yang mengganas di kalangan masyarakat. COVID19 Jepang
Read more »