KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri terkait kasus dugaan suap perizinan retail di Kota Ambon.
Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi sedang mengusut kasus dugaan suap perizinan pembangunan cabang usaha retail di Kota Ambon, Maluku. Untuk mengusut kasus ini, KPK telah meminta Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri.
“Setidaknya ada tiga orang yang dicekal bepergian ke luar negeri dimaksud,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis .Ali menegaskan pencegahan ini diperlukan untuk memastikan ketiga orang tersebut tidak sedang berada di luar negeri dan kooperatif saat dipanggil untuk diperiksa penyidik. Namun, Ali belum membeberkan identitas pihak yang dicegah bepergian ke luar negeri. Ali juga belum mengungkap status hukum ketiga orang tersebut dalam kasus suap ini.
“Nanti kami akan sampaikan setelah kami umumkan secara resmi tentunya pihak-pihak dimaksud,” ungkapnya.Sebelumnya, KPK membenarkan telah memeriksa sejumlah pihak di Ambon. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut soal siapa saja pihak-pihak yang tengah dimintai keterangan oleh KPK untuk mengusut kasus dugaan korupsi di daerah tersebut. Hanya saja, KPK memastikan akan mengungkap perkembangan dari hasil pemeriksaan sejumlah pihak tersebut.
“Pada saatnya nanti kami pastikan, setelah kegiatan cukup akan informasikan perkembangannya kepada masyarakat,” ujar Ali Fikri kepada wartawan, Jumat .TAG: KPK Ambon Suap Perizinan Retail Imigrasi
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kasus Suap Ade Yasin, KPK Amankan Barang Bukti dari Penggeledahan 4 LokasiPada Selasa (10/5/2022), KPK memeriksa Bupati Bogor Ade Yasin di Gedung KPK, Jakarta, dalam kapasitas sebagai saksi.
Read more »
Dalami Kasus Suap Bupati Ade Yasin, KPK Temukan KejanggalanPenyidik KPK menemukan kejanggalan pada proses beberapa proyek di Dinas PU Kabupaten Bogor yang tidak sesuai ketentuan.
Read more »
KPK Temui Kejanggalan Saat Dalami Dugaan Suap Bupati Bogor Ade YasinKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mendalami hasil temuan perkara dugaan suap yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terkait laporan keuangan Pemkab Bogor Tahun Anggaran 2021.
Read more »
KPK limpahkan berkas dua terdakwa suap pemeriksaan pajak ke pengadilanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara dua terdakwa suap terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat ...
Read more »
KPK konfirmasi Bupati PPU soal peruntukan dan aliran uang suapKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi tersangka Bupati Penajam Paser Utara (PPU) nonaktif Abdul Gafur Mas&39;ud (AGM) soal peruntukan dan aliran ...
Read more »