Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat telah menolak upaya kasasi penggabungan ganti rugi Indosurya, kenapa?
Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menolak upaya kasasi penggabungan ganti rugi korban Koperasi Simpan Pinjam Indosurya. Pengajuan tersebut ditolak oleh Ketua PN Jakarta Barat melalui surat tertanggal 15 Februari 2023 dengan alasan yang pada pokoknya korban/penggugat bukan merupakan pihak yang berhak mengajukan permintaan kasasi.
Padahal, kuasa hukum yang mengajukan upaya kasasi tersebut, Donal Fariz mengatakan bahwa upaya kasasi ini adalah satu-satunya jalan untuk meraih keadilan bagi korban. Pengajuan kasasi ini juga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 100 KUHAP. "Berkas kasasi ditolak yang diajukan di PN Jakbar. Secara prosedur, ini tingkat pertama yang memeriksa. Masalahnya dalam kasus ini berkas sudah ditolak. Alasannya 'tidak dapat diterima', tidak dijelaskan dan ini tembok yang menghalangi dengan berbagai cara," ujar Donal Fariz saat konferensi persi di Yuan Garden Pasar Baru, Jakarta Pusat, Senin .
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Upaya Hukum Kasasi Korban KSP Indosurya Terhambat, Ini SebabnyaSebanyak 896 korban korban koperasi simpan pinjam atau KSP Indosurya mengajukan permohonan kasasi kepada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat. Namun permohonan itu ditolak, apa sebabnya?
Read more »
Kasus Pencucian Uang KSP Indosurya, Kejagung: Kami Sudah Serahkan Memori Kasasi, Tinggal Tunggu SajaKepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung I Ketut Sumedana mengatakan pihaknya telah mengirimkan memori kasasi ihwal kasus pencucian uang oleh KSP Indosurya.
Read more »
Resmi! 896 Korban KSP Indosurya Ajukan Kasasi ke MASebanyak 896 korban KSP Indosurya mengajukan upaya akhir kasasi putusan Majelis Hakim PN Jakarta Barat.
Read more »
Koalisi Masyarakat Papua Minta Pengadilan Tolak Praperadilan Johannes Rettob |Republika OnlineKorupsi menghambat pembangunan di Papua.
Read more »
Demo 9 Minggu di Israel, Massa Tolak Perombakan Sistem PengadilanIsrael akan merombak sistem pengadilan dengan membatasi kekuasaan MA, dan memberi anggota parlemen wewenang untuk menunjuk hakim.
Read more »
Kejati Papua Limpahkan Berkas Kasus Dugaan Korupsi Plt Bupati Mimika ke Pengadilan TipikorMeski terus mendapat tekanan dari berbagai pihak, Kejaksaan Tinggi Papua tetap menuntaskan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob, SSos MM dan Direktur PT Asian One Air, Silvi Herawaty.
Read more »