Kasasi Ditolak, Hukuman Edhy Prabowo Dikoreksi MA?
Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Agung menolak kasasi dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Putusan tolak perbaikan adalah putusan yang intinya menolak kasasi dari pemohon. Namun atas pertimbangan tertentu, putusan di tingkat banding mendapatkan koreksi dari MA. Sayangnya, Juru bicara MA Andi Samsan Nganro belum menjawab saat dikonfirmasi Bisnis ihwal putusan tersebut.
Putusan itu terkait banding yang diajukan Edhy dalam kasus suap eksportasi benih lobster alias benur. Hakim PT DKI menilai Edhy telah terbukti menerima suap Rp25,7 miliar terkait izin ekspor benih bening lobster. Selain menambah waktu kurungan, PT DKI Jakarta juga mengubah hukuman pengganti yang semula 2 tahun jika tidak mampu membayar uang pengganti senilai Rp9,6 miliar dan US$77.000 menjadi 3 tahun penjara. Hukuman akan itu diterapkan jika harta Edhy Prabowo tak mampu membayar uang pengganti tersebut.
Adapun di pengadilan tingkat pertama Edhy Prabowo dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider pidana badan selama 6 bulan kurungan terkait perkara suap izin ekspor benih bening lobster alias benur.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Sederet Fakta Kasus Doni Salmanan, Dijadikan Tersangka dan Terancam Hukuman 20 Tahun Penjara | Kabar24 - Bisnis.comBerikut ini sederet fakta kasus dugaan investasi bodong yang menyeret Crazy Rich asal Bandung Doni Salmanan.
Read more »
Polisi Dalami Hubungan Bisnis Indra Kenz dan Vanessa Khong | Kabar24 - Bisnis.comBareskrim Polri telah selesai memeriksa Vanessa Khong, pacar dari Indra Kesuma alias Indra Kenz terkait kasus Binomo.
Read more »
Banyak Korban Berjatuhan, KSP Minta Aparat Tindak Tegas KKB di Papua | Kabar24 - Bisnis.comDeputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani meminta aparat keamanan menindak tegas KKB di Papua.
Read more »
Awas, Indonesia Perlu Waspadai Dampak Perang Rusia-Ukraina ke Sektor ini | Kabar24 - Bisnis.comKetua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta Pemerintah Indonesia untuk mewaspadai dampak geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi akibat perang Rusia-Ukraina.
Read more »