Kampanye Parpol Diusulkan Dikemas Jadi Event Wisata Budaya, Bawaslu Sleman Kaji Penggunaan Tempat Wisata TempoTravel
TEMPO.CO, Yogyakarta - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta merespons wacana kampanye partai politik Pemilu 2024 bisa dikemas dalam bentuk event wisata budaya. Usulan itu sempat dilontarkan kalangan pelaku industri wisata yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia DIY.Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman M.
'Nah, kalau kemasan kampanye itu dikemas untuk daya tarik wisata seperti event seni budaya, namun lokasinya di destinasi wisata, kami tentu kaji lebih lanjut,' kata Karim.'Sebab, kawasan wisata yang dipakai itu apakah kawasan yang dikelola pemerintah, apakah termasuk ruang publik yang dilarang atau tidak,' Karim menambahkan.Sleman sendiri merupakan satu wilayah terluas di DIY dan terdapat banyak destinasi wisata di sebagian besar desa-nya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Beda Suara Parpol-parpol Usai Jokowi Bilang Cawe-cawe Demi NegaraPresiden Jokowi akan cawe-cawe di Pemilu 2024 demi bangsa dan negara. Sontak, pernyataan Jokowi menimbulkan beragam komentar dari berbagai parpol.
Read more »
22 Tempat Wisata Solo dari Destinasi Sejarah hingga Wisata KulinerBeberapa tempat wisata Solo berikut merupakan destinasi yang wajib detikers kunjungi saat berlibur. Mulai dari wisata sejarah hingga wisata kuliner!
Read more »
Perkuat Produk Desa Wisata Melalui Pengembangan Desa Wisata TematikKementerian Ekonomi dan Kreatif melalui Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores melakukan penguatan produk dengan desa wisata tematik.
Read more »
980 Formasi PPPK Diusulkan ke KemenPAN-RB, Tenaga Kesehatan Paling BanyakSebanyak 980 formasi PPPK diusulkan Pemkab Ponorogo ke KemenPAN-RB. Formasi PPPK tenaga kesehatan paling banyak, diikuti tenaga teknis.
Read more »
Parpol Penghuni DPR Minta MK Terapkan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka, Kecuali PDIPDelapan dari sembilan fraksi partai politik di DPR RI meminta Mahkamah Konstitusi (MK) tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024.
Read more »