SEMARANG – Untuk kali ke-11, Provinsi Jawa Tengah menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pun punya pesan tersendiri atas capaian opini WTP yang kesekian kalinya itu.
SEMARANG
Ayub menjelaskan, pemeriksaan dilakukan pada dua jenis. Yakni laporan keuangan dan kinerja. Dari pemeriksaan itu, BPK menilai efektivitas aplikasi samsat online dan kepenatausahaan aset. Kemudian, pada 2021 SiLPA Rp 1,43 triliun ada kenaikan 66 persen dibanding SiLPA 2020.Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan, capaian tersebut tak lepas dari peran seluruh stakeholder di Jawa Tengah, termasuk DPRD. Ganjar menegaskan, penghargaan tersebut tidak membuatnya merasa puas.
“Bantuan dari kawan DPRD menurut saya penting untuk pemerintah karena kontrol tahap pertahap, waktu per waktu setiap kali mereka reses, mungkin menjadi catatan agar kita tidak– Untuk kali ke-11, Provinsi Jawa Tengah menerima opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan . Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pun punya pesan tersendiri atas capaian opini WTP yang kesekian kalinya itu.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kota Depok Pertahankan Opini WTP 11 Kali Berturut-turutIdris mengatakan opini WTP untuk Pemerintah Kota Depok itu bentuk apresiasi dan penghargaan serta bukti transparansi dan akuntabilitas atas LKPD.
Read more »
Kota Bogor Raih WTP Laporan Keuangan 2021 dari BPKPemkot Bogor meraih predikat opini WTP dari BPK Perwakilan Jawa Barat atas LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2021.
Read more »
Kota Depok Pertahankan Opini WTP 11 Kali Berturut-turutIdris mengatakan opini WTP untuk Pemerintah Kota Depok itu bentuk apresiasi dan penghargaan serta bukti transparansi dan akuntabilitas atas LKPD.
Read more »
Kota Bogor Raih WTP Laporan Keuangan 2021 dari BPKPemkot Bogor meraih predikat opini WTP dari BPK Perwakilan Jawa Barat atas LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2021.
Read more »
Temuan BPK: Banyak Pensiunan PNS Tak Terima Haknya!BPK merekomendasikan kepada BP Tapera untuk melakukan kerja sama pemutakhiran data PNS aktif/tidak aktif
Read more »